Mataram (Antara Mataram) - Lebih dari 30 orang mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menggelar demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di jalan utama di Kota Mataram, Selasa.
Meskipun massa aksi berkurang dibanding aksi sehari sebelumnya, FPR tetap berteriak lantang dan bersikeras menolak kenaikan harga BBM yang akan segera diberlakukan pemerintah, setelah mendapat persetujuan dari DPR.
Aksi massa itu berakhir di gedung DPRD NTB, dan dijaga ketat aparat kepolisian yang membentuk pagar betis di pintu masuk gedung wakil rakyat itu.
Seperti aksi sebelumnya, massa aksi FPR yang dikoordinir oleh Amar Akbar mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM tersebut.
Massa aksi dari FPR menyatakan, kenaikan harga BBM saat ini merupakan bagian dari malapetaka bagi rakyat kecil, karena kenaikan BBM jelas berdampak langsung pada lonjakan harga barang kebutuhan pokok.
"Karena itu, kami menolak kenaikan harga BBM. Tidak ada tawar-menawar ini sudah harga mati, kami akan terus menggelar unjuk rasa jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM," ujar Akbar.
Meski tidak diterima oleh para wakil rakyat, kelompok mahasiswa FPR terus berorasi hingga lebih dari dua jam, kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Pada Senin (17/6), sekitar 300 orang mahasiswa dari berbagai elemen menggelar demo penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di jalan utama di Kota Mataram.
Ratusan mahasiswa itu terbagi dalam empat kelompok yakni Aliansi Rakyat untuk Pembebasan (ARP) sebanyak 80 orang lebih, Front Rakyat Menggugat (FRM) dengan kekuatan massa sekitar 30 orang, FPR sekitar 130 orang dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMMI NTB sekitar 40 orang lebih.
ARP dikoordinir oleh Dedi Hermansyah, FRM oleh Ahmad Hasyim, FPR oleh Amar Akbar, dan KAMMI NTB dikoordinir oleh Ahmad Dahlan selaku Ketua Pengurus Daerah (PD).
Empat kelompok mahasiswa itu datang dari berbagai arah hingga berkumpul di perempatan Jalan Langko-Pejanggik-Airlangga-Udayana, kemudian terkonsentrasi di depan gedung DPRD Provinsi NTB.
Massa aksi dari kelompok ARP dengan tegas menyatakan menolak kenaikan harga BBM karena menurut mereka kenaikan BBM bukan solusi untuk rakyat. (*)