Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan, setidaknya ada 26 Sekolah menengah pertama (SMP) yang diperbaiki melalui dana APBD atau Pokir DPRD di daerah setempat.
"Anggaran perbaikan dari Pokir dewan itu jumlahnya bervariasi ada yang sampai Rp 110 juta untuk dilakukan rehab ruang perpustakaan," kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sarpras) di Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Lalu Rupawan Joni di Praya, Senin.
Ia mengatakan, Untuk Sekolah Dasar (SD) pihaknya masih belum mengetahui secara detail tingkat kerusakan yang bisa dilakukan perbaikan baik dari DAK dan Pokir tersebut. Selain itu, ada juga perbaikan sekolah dari DAK, tapi yang dari DAK ini hanya untuk rehab bagi sekolah yang mengalami rusak ringan atau sedang.
"Karena kalau kualifikasi rusak berat maka secara otomatis tidak jadi prioritas dari Kementerian pendidikan dan yang bisa kerjakan itu dari PUPR," katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan data sementara masih banyak sekolah baik tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama yang kondisinya rusak dan butuh perhatian. Sehingga saat ini berbagai kerusakan ini secara perlahan mulai dilakukan perbaikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para peserta didik.
"Jumlah sekolah yang mengalami rusak baik rusak ringan, sedang dan rusak berat memang cukup tinggi," katanya.
Sehingga untuk melakukan perbaikan, tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tapi ada juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yakni melalui Pokir dewan.
Dari hasil analisa yang paling banyak rusak di SD bahkan tingkat kerusakan mencapai 65 persen dari 550 SDN di Lombok Tengah. Tingkat kerusakan sekolah ini sangat bervariasi karena ada yang kategori rusak ringan dan rusak sedang hingga rusak berat.
"Jumlah itu belum dihitung dengan SD swasta sehingga total SD kita baik yang negeri dan swasta saja bisa sampai 600 sekolah.
Untuk SMP tingkat kerusakan lebih rendah dari SD mengingat tingkat kerusakan SMP sampai saat ini ditaksir hanya 30 persen. Jumlah SMPN yang ada 88 dan termasuk Sekolah Satu Atap yang jumlahnya 21 dan kondisi yang rusak SMP sekitar 30 persen.
"Untuk mengurangi angka kerusakan itu saat ini memang selain mengandalkan DAK namun ada beberapa Dewan yang sudah mulai peduli dengan menganggarkan dana Pokir mereka," katanya.
