Mataram (ANTARA) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-NTB mengevaluasi layanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia pada 2022.
"Dalam pertemuan tersebut juga membahas persiapan peningkatan kompetensi bagi calon pekerja migran asal NTB tahun 2023," kata Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Mangiring Hasoloan Sinaga dalam keterangannya di Mataram, Jumat.
Pria yang akrab disapa Bang Naga itu mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman semua pihak dalam hal pelayanan penempatan dan perlindungan serta upaya peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia (PMI).
Ia menyebutkan capaian program pada 2022 salah satunya adalah jumlah penempatan PMI sebanyak 17.255 orang, di mana sebagian besar ke negara penempatan Malaysia. Selain itu, pelayanan pendataan kepulangan PMI sebanyak 29.115 orang.
"Pelayanan tersebut tidak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai tindak lanjut dari penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara BP2MI dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB," katanya.
Dalam ruang lingkup MoU tersebut, kata Naga, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain pencegahan keberangkatan ilegal PMI dan sosialisasi migrasi yang aman.
"Kami secara bersama-sama juga terus berupaya melaksanakan peningkatan kompetensi bagi calon PMI yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah," ujarnya.
Ia menambahkan, upaya BP3MI NTB dalam pencegahan keberangkatan PMI tidak prosedural dari Pulau Sumbawa adalah mengusulkan kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi untuk mengaktifkan kembali Pos Pantau PMI di Pelabuhan Pototano di Kabupaten Sumbawa Barat dan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur.
"Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ruang gerak para tekong atau calo," katanya.
Menurut Naga, upaya meningkatkan kompetensi calon PMI di antaranya berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Balai pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Lombok Timur.
"BPVP memiliki program pelatihan kompetensi bagi calon PMI dengan berbagai jenis pelatihan yang diberikan, antara lain pelatihan bahasa, pelatihan pemeliharaan sawit, dan pelatihan pekerja domestik," ucap Naga.
Kepala BPVP Sabar mengajak seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan program yang ada di BPVP.
"Seperti tahun 2022, kami bekerja sama dengan BP3MI NTB telah memberikan pelatihan bahasa Jepang dan Korea sebanyak 11 paket dan pemberdayaan kewirausahaan PMI purna sebanyak 10 paket," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BP3MI bersama Disnakertrans se-NTB evaluasi layanan penempatan PMI
