Mataram (Antara Mataram) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi, mengajak para kader kesehatan untuk merenungkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) provinsi itu yang masih menempati peringkat 32 dari 33 provinsi di Indonesia, belum termasuk provinsi baru.
"Perlu menjadi renungan bahwa IPM NTB kemajuannya, percepatannya, peningkatannya sangat ditentukan dari sektor pembangunan kesehatan," kata Zainul pada upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 pada 12 November 2013 tingkat provinsi, di Mataram, Selasa.
Gubernur NTB dua periode berturut-turut sejak 2008 itu mengatakan, kalau saja agenda-agenda kesehatan diselesaikan dengan baik, seperti menurunkan angka bayi, dan angka kematian ibu dan anak, maka potret IPM NTB pasti akan jauh lebih baik.
Karena itu, sebagai Gubernur NTB Zainul merasa perlu untuk terus motivasi semua pihak, terutama kader-kader kesehatan, termasuk unsur TNI dan Polri, para generasi muda yang akan menjadi sumber daya kesehatan, untuk terus-menerus berkomtmen, memberikan yang terbaik, dalam pengabdiannya.
"Dengan kekompakan kita, daerah kita ini akan bersama-sama dibangun untuk lebih baik lagi," ujar politisi Partai Demokrat, yang berasal dari kalangan ulama kharismatik itu.
Zainul pun tak lupa menyampaikan apresiasi dan pengharagan yang tulus kepada seluruh insan kesehatan di NTB, baik jajaran Pemprov NTB beserta unit kesehatannya, dan instansi kesehatan di kabupaten/kota, maupun jajaran kesehatan TNI dan Polri beserta fasilitas pendukungnya.
Ia berharap, seluruh kader kesehatan, terutama di unit pelayanan terdepan, paling terpencil di wilayah NTB, akan terus berkomitmen membangun sektor kesehatan agar dapat terus ditingkatkan.
Pada momentum peringatan HKN itu, Zainul juga membacakan sambutan Menteri Kesehatan dr Napsiah, yang menekankan upaya menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bermutu.
Pemerintah akan memulai pelaksanaan JKN pada 1 Januari 2014, sebagai suatu tonggak sejarah menuju masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri dan berkeadilan.
Terdapat sebanyak 2.186 unit rumah sakit, 9.599 unit puskesmas, 23.225 unit puskesmas pembantu, 54.708 unit poskesdes, dan 276.688 unit posyandu, tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Meski demikian, dari waktu ke waktu pemerintah berusaha meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu untuk menghapuskan disparitas antarwilayah, antarkelompok masyarakat, dan antartingkat sosial-ekonomi.
Saat ini, sebanyak 177,84 juta (72 persen) penduduk Indonesia telah mempunyai jaminan kesehatan, termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
Kelak dengan dimulainya pelaksanaan JKN, cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan akan diperluas dan pada 2019 akan tercapai jaminan kesehatan semesta dimana seluruh penduduk Indonesia akan mempunyai jaminan kesehatan.
Berbagai upaya besar tengah dilaksanakan saat ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan mencapai sasaran-sasaran yakni eradikasi polio, eliminasi malaria, eliminasi kusta, penanggulangan hiv-aids, meningkatkan status gizi, dan mempercepat upaya pencapaian tujuan millennium. (*)
