BPJS Ketenagakerjaan dongkrak kepesertaan sektor informal

Solo (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berupaya mendongkrak angka kepesertaan dari sektor informal di setiap daerah. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo pada peresmian ruang layanan inklusif job center Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta di Solo, Rabu mengatakan, saat ini peserta informal di BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. "Maka kami dorong pekerja informal kayak UMKM, ojek online, petani, nelayan untuk bergabung," katanya.

Ia mengatakan, masih rendahnya jumlah peserta dari sektor informal karena para pekerja ini tidak tahu terkait kepesertaan. "Mereka pikir BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pekerja kantoran. Padahal enggak, itu untuk mereka semua pekerja," katanya.

Mengenai jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan, dikatakannya, hingga saat ini secara nasional tercatat sebanyak 36 juta peserta. Dari total tersebut, 8 juta di antaranya berasal dari pekerja informal. "Pak Presiden menargetkan tahun 2026 sekitar 70 juta pekerja terlindungi," katanya.

Sementara itu, terkait dengan layanan baru tersebut merupakan wajah baru dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. "Supaya lebih nyaman, bukan hanya fisik yang kami perbaiki tetapi juga pelayanan digital kami perbaiki. Sekarang klaim sebagian besar sudah datang melalui mobile, sekitar 80 persen. Sisanya ke cabang, justru karena makin sedikit yang ke kantor cabang, kami rapikan supaya mereka lebih nyaman," katanya.

Mengenai peresmian inklusif job center dengan melakukan renovasi ruang yang ramah difabel dan mengintensifkan program return to work bagi pekerja difabel, dikatakannya, untuk membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan.

Baca juga: Bupati Lombok Tengah meluncurkan program Perisai BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: BPJAMSOSTEK Denpasar bayar klaim capai Rp648 miliar

"Kami meminta perusahaan untuk menyediakan tempat mereka bekerja. Karena sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016, BUMN, BUMD harus menyediakan dua persen, swasta satu persen. Nah kami ingatkan mereka bahwa mereka punya kewajiban untuk mempekerjakan para difabel, ini kami pertemukan kebutuhan dan suplai," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Ketenagakerjaan atas dukungannya kepada sektor informal dan penyandang disabilitas. "Kami akan mendorong BUMD di tempat kami, ya ini PR kami bersama," katanya.