Presiden Jokowi titip jangan telantarkan lahan dibagikan SK-nya

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada para penerima Surat Kepemilikan (SK) Perhutanan Sosial, Hutan Adat, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar tidak menelantarkan lahan mereka.

Pasalnya, lahan-lahan tersebut diberikan agar tetap produktif, kata Presiden selepas prosesi serah terima SK Hutsos, Hutan Adat, dan TORA di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu. "Semuanya agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita. Harus produktif, karena kita berikan itu agar lahan-lahan semua yang kita miliki produktif, jangan ditelantarkan. Titipan saya hanya itu," kata Jokowi dalam acara yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Presiden didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar secara simbolis menyerahkan SK Hutsos dan SK TORA kepada 10 penerima dalam acara yang dilangsungkan di Wisata Hutan Bambu Karang Joang tersebut.

SK Hutsos, Hutan Adat, dan TORA diserahkan, antara lain, kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak Samihim, Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang, serta perwakilan petani Kaltim, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

Acara itu diikuti perwakilan penerima SK Hutsos, Hutan Adat, dan TORA di provinsi-provinsi lainnya melalui sambungan video. Presiden menyatakan bahwa dalam serah terima hari ini sedikitnya diserahkan 514 SK Hutsos, 19 SK Hutan Adat, dan 46 SK TORA.

Baca juga: Jokowi: Semua komponen mobil listrik ada di Indonesia
Baca juga: Presiden Jokowi sebut Indonesia "trendsetter"

"Jadi SK Perhutanan Sosial yang diserahterimakan pada hari ini berjumlah 514 SK untuk 59 ribu KK dan seluas lahan 321 ribu hektare. Kemudian diserahkan 19 SK Hutan Adat seluas 77 ribu hektare, dan SK TORA 46 SK," kata Jokowi.

Selain Menteri LHK, turut hadir dalam acara tersebut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.