Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendukung penerapan tata kelola korporasi yang baik di Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
“Kemenko Perekonomian mendukung sepenuhnya peran penting dan pelaksanaan tugas KNKG, di antaranya melalui penerbitan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia di Jakarta, Rabu.
Keputusan Menteri ini juga memperbarui mandat KNKG selaku komite yang bertanggung jawab atas pengembangan penerapan tata kelola sektor publik dan korporasi di Indonesia Pemerintah sangat mengapresiasi berbagai langkah dan terobosan yang telah dilakukan KNKG, terutama dalam melakukan penyusunan, penyempurnaan, penerbitan dan sosialisasi atas berbagai Pedoman Umum Governansi, baik di sektor publik (PUG-SPI), sektor korporasi (PUG-KI), sektor Koperasi (PUG-KOPIN), Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI), Bisnis Milik Keluarga Indonesia (PUG-BMKI) dan berbagai buku pedoman lain.
Acara hari ini secara khusus membahas Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI), yang merupakan pemutakhiran dari PUG-KI sebelumnya di 2019. “Pemutakhiran pedoman ini dilakukan agar selaras dengan perkembangan dan praktik governansi korporasi berstandar global, khususnya bagi korporasi yang terdaftar di pasar modal dan mengelola dana masyarakat, guna melindungi kepentingan dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan," imbuhnya.
Penerapan pedoman ini diharapkan juga akan dapat mendorong percepatan perkembangan pasar modal dan sektor jasa keuangan di Indonesia. Pemerintah juga menghelat Annual Report Award (ARA) untuk mendorong penerapan keterbukaan informasi dan praktik-praktik GCG perusahaan terbuka setiap tahun, ajang tahunan yang sempat vakum beberapa tahun terakhir karena pandemi ini pun akan kembali diadakan di 2023.
Baca juga: Kemenko Perekonomian sebut Indonesia bisa berperan strategis di kawasan dan global
Baca juga: Kemenko Marves dorong sinergi multipihak pangan biru
Berbagai penguatan kriteria penilaian di bidang tata kelola korporasi mulai dilakukan, di mana PUG-KI yang baru akan menjadi titik tolak penyempurnaan kriteria penilaian ARA 2022. “Pemerintah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait untuk dukungannya terhadap penyelenggaraan ARA 2022 ini. Saya juga berharap agar acara kali ini dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi kemajuan peningkatan tata kelola korporasi Indonesia,” tutupnya.
