Kasdiono: pelaksanaan Porprov NTB 2023 harus dievaluasi

Mataram (ANTARA) - Mantan Ketua KONI Nusa Tenggara Barat (NTB), Kasdiono menyatakan, pelaksanaan Pekan Olahraga (Porprov) NTB 2023 cukup banyak dinamika, sehingga tahapan persiapan hingga pelaksanaannya harus dievaluasi supaya bisa menghasilkan atlet yang bisa menyumbangkan medali emas untuk NTB di PON 2024.

"Anggaran Porprov dari APBD, uang rakyat NTB. Sehingga dimanfaatkan untuk prestasi atlet putra NTB," katanya di Mataram, Minggu. 

Baca juga: Serba-serbi Porprov NTB 2023: protes sampai aksi boikot warnai pertandingan

Ia mengatakan, substansi Porprov ini adalah bagaimana menjaring atlet terbaik putra-putri dari Nusa Tenggara Barat untuk bisa diterjunkan pada ajang pra-PON maupun PON 2024. Sehingga diharapkan tujuan itu dilakukan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya atlet NTB untuk bertanding di Porprov 2023.

"Saya tidak setuju jika ada kabupaten/kota mengambil atlet dari luar. Karena setelah mendapatkan medali, pasti mereka kembali ke daerahnya," katanya. 

Dalam olahraga itu yang harus dijunjung tinggi adalah sportifitas, sehingga dirinya juga tidak setuju dengan adanya pilih kasih dari panitia, sehingga terjadi dinamika dalam pelaksanaan Porprov tersebut. 

"Hal itu jangan sampai terjadi dan harus diantisipasi jauh sebelumnya. Tapi yang harus dilakukan ke depan semua persiapan dan pelaksanaannya harus dievaluasi," katanya. 

Baca juga: "Check Out" dari hotel bentuk aksi boikot Pelti Lotim di Final Tenis Lapangan Porprov NTB 2023
Baca juga: Amburadul pelaksanaan cabor tenis Lapangan Porprov NTB 2023, Pelti Lotim ancam boikot
Baca juga: Tim Voli Putri Lombok Tengah diskualifikasi, KONI NTB dinilai pilih kasih

Ia juga mengucapkan selamat kepada KONI NTB dan Kabupaten/Kota yang telah menjadi juara pada Porprov 2023 dan boleh bangga bisa menjadi juara umum. Namun, lebih bangga lagi jika kabupaten/kota itu bisa melahirkan atlet yang bisa menyumbangkan medali emas buat NTB pada PON 2024 mendatang. 

"Saran saya KONI NTB harus segera melakukan evaluasi untuk meletakkan grand desain yang kuat untuk menghadapi PraPON dan PON 2024," katanya.

Ia mengatakan, percuma Kabupaten/Kota menjadi juara umum d Porprov, namun atlet mereka tidak bisa menyumbangkan emas buat NTB pada PON 2024. Sehingga pihaknya berharap pasca Porprov ini, KONI bisa melakukan persiapan dengan maksimal supaya bisa menyumbangkan medali emas sesuai dengan target. 

"Banyak juga kabupaten/kota tidak menjadi juara umum, tapi bisa melahirkan atlet yang bisa menyumbangkan medali emas di PON sebelumnya. Setelah Porprov ini masih ada PON 2024 yang harus dipersiapkan dari sekarang," katanya.

Aksi protes warnai  Porprov NTB 2023 Sebelumnya dalam Porprov NTB 2023 banyak diwarnai protes dari peserta even olahraga tersebut, bahkan ada yang melakukan aksi boikot, seperti, Pelti Lombok Timur dan protes dari KONI Lombok Tengah terkait diskualifikasi tim voli putri.

Persatuan Lawn Tennis Indonesia (Pelti) Kabupaten Lombok Timur, memboikot pertandingan Semi Final dan Final Porprov NTB 2023 yang digelar Minggu (26/2) dengan melakukan check out pada Sabtu (25/2) malam dari hotel. 

"Ini pelaksanaan porprov terjelek selama Porprov di gelar, dan malam ini kami kontingen Cabor Tenis akan check out, sebagai bentuk protes," katanya, Sabtu. 

Keputusan memboikot Partai Final kesepakatan seluruh pengurus Pelti Lombok Timur bersama orang tua atlet, mereka telah menginjak-nginjak harga diri Lotim, karena selama gelaran Porprov Lotim selalu dirugikan. 

"Ini masalah harga diri daerah, selama ini kita selalu dirugikan panpel dan kita selalu mengalah," jelasnya.

Sementara itu,  Ketua KONI Lombok Tengah, M Samsul Qomar mengatakan, bahwa KONI NTB terindikasi tidak profesional, arogan dan pilih kasih, karena melakukan diskualifikasi tim voli putri Lombok Tengah. 

 "Padahal kami sudah lolos keabsahan dan sudah selesai TM bahkan telah bertanding dan menang masuk final baru ada protes," katanya dalam keterangan tertulisnya di Praya, Jumat. 

Ia mengatakan, KONI NTB melakukan tindakan gegabah dengan mendiskualifikasi tim voli putri Lombok Tengah tanpa surat terlebih dahulu. "Harusnya ketua panpel PBSI NTB menolak keputusan tanpa surat," katanya. 

Ia juga melihat KONI NTB mendahului keputusan arbitrase dengan mengeluarkan keputusan yang tidak semestinya . "Kok bisa KONI mendahului sidang arbitrase dan menghentikan kejuaraan setelah kemenangan bukannya sebelum keabsahan," katanya.