Serba-serbi Porprov NTB 2023: protes sampai aksi boikot warnai pertandingan

Mataram (ANTARA) - Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat (Porprov NTB) 2023 diwarnai sejumlah protes sampai aksi boikot dalam pertandingan.

ANTARA NTB mencatat aksi protes sampai boikot sampai Minggu (26/2), sebagai berikut:

Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) Kabupaten Lombok Timur, memboikot pertandingan Semi Final dan Final Porprov NTB 2023 yang digelar Minggu (26/2) dengan melakukan check out pada Sabtu (25/2) malam dari hotel. 

"Ini pelaksanaan porprov terjelek selama Porprov di gelar, dan malam ini kami kontingen Cabor Tenis akan check out, sebagai bentuk protes," kata Ketua Pelti Lombok Timur, H Hafsan Hirwan, Sabtu (25/2). 

Baca juga: Amburadul pelaksanaan cabor tenis Lapangan Porprov NTB 2023, Pelti Lotim ancam boikot
Baca juga: "Check Out" dari hotel bentuk aksi boikot Pelti Lotim di Final Tenis Lapangan Porprov NTB 2023

Keputusan memboikot Partai Final kesepakatan seluruh pengurus Pelti Lombok Timur bersama orang tua atlet, mereka telah menginjak-nginjak harga diri Lotim, karena selama gelaran Porprov Lotim selalu dirugikan. 

"Ini masalah harga diri daerah, selama ini kita selalu dirugikan panpel dan kita selalu mengalah," jelasnya.

Ketua KONI Lombok Tengah, M Samsul Qomar mengatakan, KONI NTB terindikasi tidak profesional, arogan dan pilih kasih, karena melakukan diskualifikasi tim voli putri Lombok Tengah.   "Padahal kami sudah lolos keabsahan dan sudah selesai TM bahkan telah bertanding dan menang masuk final baru ada protes," katanya dalam keterangan tertulisnya di Praya, Jumat. 

Ia mengatakan, KONI NTB melakukan tindakan gegabah dengan mendiskualifikasi tim voli putri Lombok Tengah tanpa surat terlebih dahulu. "Harusnya ketua panpel PBVSI NTB menolak keputusan tanpa surat," katanya. 

Baca juga: Tim Voli Putri Lombok Tengah diskualifikasi, KONI NTB dinilai pilih kasih

Ia juga melihat KONI NTB mendahului keputusan abitrase dengan mengeluarkan keputusan yang tidak semestinya . "Kok bisa KONI mendahului sidang abitrase dan menghentikan kejuaraan setelah kemenangan bukannya sebelum keabsahan," katanya. 

Ia mengatakan, padahal atlet yang bertanding untuk Lombok Tengah tersebut bukan atlet resmi provinsi atau kabupaten kota, tapi atlet lepas biasa, sehingga tidak perlu mutasi atlet karena bukan tercatat sebagai atlet resmi .

"Jika pun mereka keberatan, karena atlet tersebut ada yang berasal dari Jawa Barat tidak apa apa di keluarkan 3 orang, karena sisanya adalah atlit lokal pekerja di sempiak dan masih status siswi SMAN Jonggat," katanya 

Atas kejadian ini pihaknya lebih melihat sikap KONI NTB politis dan tidak mencerminkan profesional dan menganulir hasil keputusan mereka sendiri.

"Preseden buruk ini, sudah banyak soal di transport dan hotel di tambah lagi dengan keputusan aneh yang tidak mendasar," katanya. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak KONI NTB belum bisa dikonfirmasi terkait dengan pernyataan KONI Lombok Tengah tersebut.