Kemenhub siapkan Rp147 miliar untuk layanan KA perintis

id KEMENHUB,KA PERINTIS,DITJEN PERKERETAAPIAN,DJKA

Kemenhub siapkan Rp147 miliar untuk layanan KA perintis

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Djarot Tri Wardhono saat "media briefing" di Gedung Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/3/2023). ANTARA/HO-Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran senilai Rp147 miliar untuk subsidi layanan angkutan kereta api (KA) perintis pada 2023. "Total anggaran yang kami kucurkan untuk program angkutan perintis di tahun 2023 ini mencapai Rp147 miliar," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Djarot Tri Wardhono saat media briefing di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa subsidi perintis diberikan untuk layanan KA yang beroperasi di daerah baru atau daerah yang sudah memiliki jalur, namun secara komersial belum menguntungkan. "Umumnya subsidi perintis ini diberikan oleh pemerintah untuk layanan KA dengan okupansi tidak lebih dari 70 persen, namun terdapat potensi dan kebutuhan yang cukup signifikan," ujar Djarot.

Lebih lanjut, ia menjelaskan layanan KA perintis tersebut dapat dilakukan pada prasarana perkeretaapian yang baru dibangun, diaktifkan kembali maupun jaringan yang sudah tersedia. "Jika jalur KA sudah tersedia, namun belum dioperasikan, akan dilakukan skema lelang untuk menentukan operator layanan KA perintis di jalur tersebut seperti pada jalur KA Makassar-Parepare," katanya.

Saat ini, kata Djarot, DJKA memiliki enam kontrak subsidi perintis dengan operator KA yang mencakup KA Cut Meutia, KA Datuk Blambangan, KA Lembah Anai, LRT Sumsel, KA Bathara Kresna, dan KA Makassar-Parepare.

Terkait keberlanjutan layanan KA perintis, DJKA terus mengupayakan pertumbuhan tingkat okupansi masing-masing KA perintis sehingga dapat dikonversi menjadi layanan KA PSO maupun ekonomi komersial. Per tahun 2023, kata dia, sudah ada total tiga layanan KA perintis yang sudah terkonversi menjadi KA public service obligation (PSO), yaitu KA Jenggala, KA Siliwangi, dan KA Minangkabau Ekspress.

Baca juga: Kemenhub pantau 51 bandara dukung kelancaran angkutan Lebaran tahun ini
Baca juga: Kemenhub bakal bangun tangga tambahan di Stasiun Manggara


"Integrasi dengan moda transportasi lain terus kami lakukan seperti pada LRT Sumsel untuk mendongkrak tingkat okupansi layanan KA ini sehingga harapannya dapat segera beralih menjadi KA PSO," ucap Djarot.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan KA perintis yang sudah disediakan oleh pemerintah. "Kami optimis bahwa tingkat okupansi layanan KA perintis ini akan dapat terus tumbuh mengingat besarnya potensi wisata dan ekonomi yang dapat terlayani oleh KA ini," tuturnya.