MPR minta akselerasi penurunan kasus "stunting"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta ada akselerasi pencapaian target prevalensi kekerdilan pada anak atau stunting di Indonesia, sebagai upaya penurunan kasus dengan melibatkan tenaga kesehatan dan masyarakat yang terlatih.

"Keterlibatan tenaga kesehatan dan masyarakat yang terlatih sangat penting dalam percepatan penurunan jumlah kasus stunting di Tanah Air," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dukungan tenaga terlatih dalam penurunan jumlah kasus stunting itu penting dalam upaya memepercepat pencapaian target prevalensi kekerdilan pada anak di Tanah Air. Sebelumnya, Kamis (24/3), Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kota Surabaya menerjunkan sedikitnya 1.500 perawat untuk menangani dan mencegah indikasi gejala balita stunting di Kota Pahlawan itu.

Ribuan perawat itu memprioritaskan upaya penanganan dan pencegahan indikasi gejala balita stunting di empat kecamatan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Menurut Lestari, apa yang dilakukan para perawat di Surabaya itu juga bisa dilakukan di sejumlah daerah dengan jumlah kasus stunting tinggi.

"Sebab, meskipun Indonesia saat ini telah mengurangi angka stunting dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun lalu, masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024," jelas Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu.

Dia juga mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah untuk secara aktif meningkatkan literasi masyarakat terkait kecukupan gizi keluarga di setiap rumah tangga di Tanah Air.

Baca juga: MPR harap ada target pembebasan pilot Susi Air
Baca juga: MPR serukan cegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan

"Melibatkan tenaga kesehatan yang terampil dalam mendeteksi kecukupan gizi anak dan balita serta calon pasangan pengantin merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi upaya menekan jumlah kasus stunting di Tanah Air," ucapnya.

Tentu saja upaya tersebut harus diikuti dengan konsistensi para pemangku kepentingan dalam mendeteksi kecukupan dan asupan gizi seimbang pada setiap anggota keluarga di wilayah masing-masing. "Dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan anak bangsa yang kuat dan tangguh agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan," ujar Lestari Moerdijat.