Mataram, (Antara) - Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Mataram Haris Mahtul mempertanyakan pelarangan meliput Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Barat oleh sejumlah petugas keamanan yang berasal dari organisasi sayap partai tertentu.
"Harusnya ada alasannya jelas kenapa melarang. Ketika tidak menjelaskan alasannya maka itu termasuk menghalangi tugas wartawan apalagi itu terbuka untuk umum," katanya di Mataram, Rabu.
Menurut dia, upaya menghalangi wartawan meliput kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan umum bisa dikenakan sanksi pidana seusai Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.
Kalau memang Kadin menganggap media sebagai mitra, lanjutnya, semestinya tidak menutup diri dengan wartawan.
"Jadi patut dipertanyakan ada apa di acara itu kalau sampai wartawan dilarang meliput, apalagi musyawarah itu untuk memilih sosok pemimpin," ujarnya.
Kepentingan wartawan, kata dia, adalah meliput proses demokrasi yang terjadi dalam musyawarah provinsi tersebut. "Kalau itu demokrasi berarti terbuka untuk umum, termasuk para jurnalis," katanya.
Anggota Kadin NTB H Hasmuddin juga menyoroti pelarangan wartawan meliput kegiatan pesta demokrasi para pengusaha dalam rangka memilih calon ketua baru.
"Yang namanya musyawarah daerah itu terbuka, tidak tertutup seperti ini. Saya juga heran ada pengamanan dari unsur organisasi sayap partai," kata Hasmuddin, yang juga Ketua Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) wilayah NTB.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Musyawarah Provinsi Kadin NTB Lalu Hadi Faishal membantah jika kegiatannya bersifat tertutup.
"Musyawarah provinsi tidak tertutup. Tidak ada dalam ketentuan yang kami buat mengatakan tertutup. Yang ada hanya seluruh peserta yang datang dalam proses sidang adalah mereka yang menggunakan kartu tanda peserta," katanya.
Menurut dia, adanya pelarangan dari petugas keamanan merupakan kesalahan teknis. "Kami sudah mencari-cari wartawan tadi untuk melihat proses demokrasi pemilihan ketua yang begitu cantik. Tapi ternyata wartawan sudah tidak ada," ujarnya.
AJI Mataram pertanyakan Pelarangan meliput Musyawarah Kadin
Harusnya ada alasannya jelas kenapa melarang. Ketika tidak menjelaskan alasannya maka itu termasuk menghalangi tugas wartawan apalagi itu terbuka untuk umum
