Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Biro Komunikasi menyiapkan buku panduan komunikasi krisis kepariwisataan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan melalui komunikasi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, menjelaskan pentingnya komunikasi krisis untuk memulihkan bencana, baik bencana alam ataupun non-alam sehingga pesan dapat segera sampai kepada stakeholder pariwisata untuk segera ditetapkan kebijakan.
"Semua stakeholder (pemangku kepentingan) ingin bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Oleh karena itu peran komunikasi krisis sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan agar bisa segera diambil kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu," ujar Sandiaga.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani dalam acara talkshow komunikasi krisis kepariwisataan di Bali Tourism Media Center (BTMC), Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengatakan, dalam upaya memaksimalkan substansi dari panduan ini, maka Kemenparekraf meminta agar komunikasi antara stakeholder harus dilakukan sehingga para pemangku kepentingan terkait segera mendapatkan informasi yang akurat dan transparan saat terjadi krisis.
"Buku panduan ini nantinya dapat membantu pemangku kepentingan dalam penanganan krisis komunikasi, panduan akan berisi daftar cek (check list) tindakan Biro Komunikasi pada saat sebelum krisis, merespons krisis, hingga setelah krisis," ujarnya.
Baca juga: Kemenparekraf sebut Kabupaten Jayapura kaya akan potensi wisata
Baca juga: Menparekraf sebut rute penerbangan Selandia Baru-Indonesia kembali dibuka
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menjelaskan, pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih dengan diadakan-nya kegiatan talkshow ini yang diharapkan bisa dihimpun berbagai masukan terkait kondisi yang terjadi di lapangan yang langsung dialami oleh para pelaku pariwisata dan masyarakat saat terjadi krisis, sehingga pemerintah bisa menganalisis dan selanjutnya bisa ditetapkan sebuah keputusan dan kebijakan yang tepat.
