Mataram (ANTARA) - Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) Kota Mataram Hartati menyebutkan, sisa kawasan kumuh di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini tercatat tinggal 74 hektare.
"Dengan berbagai intervensi yang telah dilakukan sejak tahun 2015, kawasan kumuh di Mataram terus berkurang hingga saat ini menjadi 74 hektare," katanya di sela acara serah terima pembangunan rumah layak huni di Kelurahan Kebon Sari Ampenan di Mataram, Rabu.
Menurutnya, pada tahun 2015 kawasan kumuh Mataram tercatat sebanyak 803 hektare, kemudian terus menurun hingga pada tahun 2020 tersisa 112 hektare dan sekarang 2023 tersisa 74 hektare.
Sisa kawasan kumuh 74 hektare tersebut sebagian besar ada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkuk bagian selatan di wilayah Kebon Lelang, Selaparang, Kecamatan Ampenan.
"Luas kawasan kumuh di DAS Jangkuk sekitar 16 hektare, sisanya menyebar dan kecil-kecil sehingga bisa ditangani secara mandiri oleh Pemerintah Kota Mataram," sebutnya.
Sementara untuk penanganan 16 hektare kawasan kumuh di DAS Jangkuk tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Artinya, Pemerintah Kota Mataram harus menyiapkan lahan sedangkan untuk fisik dilaksanakan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).
Penanganan kawasan kumuh di DAS Jangkuk direncanakan dengan pembukaan jalan di sepanjang pinggir sungai dari Jembatan Dasan Agung hingga ke Jembatan Ampenan seperti DAS Jangkuk bagian utara.
Pembukaan jalan di DAS Jangkuk, katanya, bisa memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kawasan kumuh, sebab dengan adanya jalan kawasan tersebut akan lebih tertata dan rapi.
Kawasan kumuh di Mataram saat ini tersisa 74 hektare
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana (kanan) menyerahkan secara simbolis sertifikat rumah warga yang sudah dipugar menjadi rumah layak huni sebagai bagian upaya mengurangi kawasan kumuh di Kelurahan Kebon Sari Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rabu (12/7/2023). (FOTO ANTARA/Nirkomala)
