Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan sebanyak 577.025 jiwa warga pada 335 desa di provinsi itu mengalami kesulitan air bersih akibat kekeringan parah.
"Sampai dengan 21 Agustus 2023, jumlah warga yang terdampak kekeringan di NTB mencapai 577.025 jiwa atau 163.699 Kepala Keluarga (KK)," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan warga terdampak kekeringan ada di 335 desa, 70 kecamatan yang ada di sembilan kabupaten/kota NTB, mulai dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. "Dari 10 kabupaten dan kota di NTB, hanya Kota Mataram saja yang tidak terdampak kekeringan," ujarnya.
Untuk membantu warga terdampak kekeringan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota sudah mendistribusikan air bersih. "Distribusi air oleh kabupaten/kota ini sudah dilakukan sejak awal kekeringan dari bulan Juni, Juli, Agustus. Artinya sudah hampir tiga bulan mereka secara mandiri mengirim air tangki. Nah sekarang ini untung saja kita dibantu oleh BWS, Kementerian PUPR," kata Ahmadi.
Menurut dia, jika melihat masa kekeringan di NTB saat ini sudah mengalami eskalasi menuju puncak kekeringan, yang diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober 2023.
"Memang terasa betul kita saat ini, terutama kawasan yang tidak memiliki potensi air permukaan, tidak memiliki sumber air tanah yaitu sumur dangkal atau sumur bor. Atau kawasan- kawasan yang tidak memiliki jaringan pipa PDAM atau pipa desa," ujarnya.
"Nah ini yang paling menderita betul dengan El-Nino saat ini. Jadi kita harus bawakan air pakai tangki air atau pakai kapal untuk gili-gili seperti di kawasan Lombok Selatan atau di Sumbawa, Bima, dan Dompu. Di sana ada kawasan-kawasan yang tidak memiliki air bersih," ucapnya.
Baca juga: DPRD NTB meminta Pemprov maksimalkan cadangan pangan
Baca juga: Pemprov NTB optimalkan lahan pertanian antisipasi El Nino
Ia mengungkapkan biaya angkut ke daerah terpencil yang tidak memiliki air. "Kalau kita mau tuntaskan dibutuhkan sebanyak Rp40 miliar, tapi kan bukan berarti semuanya ditanggung oleh provinsi saja, artinya semuanya dibagi rata, Kementerian PUPR, BNPB, CSR perusahaan, dan ada orang-orang yang kepengin nyumbang sehingga dibagi rata," katanya.
Berita Terkait
Pemkab Lombok Utara susun draft dokumen mitigasi dampak El Nino
Kamis, 21 Maret 2024 19:53
Wabup Lombok Tengah mengevaluasi penanganan kekeringan
Selasa, 24 Oktober 2023 16:32
NTB masih jadi area peringatan kekeringan meteorologis
Sabtu, 21 Oktober 2023 11:47
Ribuan ASN dan pelajar di NTB menggelar shalat minta hujan
Senin, 16 Oktober 2023 12:17
NTB salurkan bantuan air bersih ke warga terdampak kekeringan
Jumat, 13 Oktober 2023 22:35
Warga NTB waspada kebakaran dan kekeringan di musim kemarau
Rabu, 11 Oktober 2023 13:13
Kota Bima NTB menjajaki kerja sama dengan Korea terkait penyulingan air laut
Selasa, 10 Oktober 2023 6:49
Pemprov NTB ajak warga shalat minta hujan
Selasa, 3 Oktober 2023 18:05