Mataram (Antara NTB) - Legislator dari Partai Gerindra menargetkan membantu penguatan kapasitas 200 koperasi dan lembaga keuangan mikro pada tahun depan agar memiliki standar manajemen dan menguasai teknologi informasi.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTB H. Willgo Zainar, di Mataram, Senin, mengatakan bahwa pihaknya menginginkan koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) yang menjadi jaringan dibina sebaik-baiknya.
Dengan demikian, lanjut dia, dana kredit usaha rakyat (KUR) yang menjadi program pemerintah pusat bisa didistribusikan secara cepat dan tepat.
"Bagaimanapun juga koperasi masih relatif sulit mengakses sumber-sumber dana murah yang menjadi program pemerintah pusat," katanya.
Ia mengatakan bahwa upaya pembinaan koperasi dan LKM yang menjadi jaringan secara bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Otoritas Jasa Keuangan secara khusus akan memberikan atensi agar koperasi dan LKM tersebut mendapatkan lisensi, tentang standarisasi manajemen, dan teknologi informasi.
Dengan adanya pembinaan secara intensif dari OJK, diharapkan mereka akan mampu menyerap dana KUR yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat sebesar Rp120 triliun dengan suku bunga saat ini sebesar 9 persen dan pada tahun 2016 akan turun menjadi 6 persen.
"Persoalan koperasi adalah manajemen, modal, dan teknologi informasi, serta jaringan. Itu masalah yang kami coba carikan solusi bersama pemerintah daerah, OJK, DPR RI, dan DPRD. Kita bisa bersama-sama rembuk memecahkan masalah-masalah konvensional yang selama ini dihadapi koperasi," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra ini juga menegaskan bahwa pembinaan koperasi dan LKM tidak berbicara atas nama partai, tetapi atas nama wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.
"Kami juga wakil rakyat yang punya kewajiban membina bersama-sama, tetapi tidak ingin `branding` koperasi jaringan Gerindra. Kami ingin piur bahwa ini peran wakil rakyat. Kalau sudah menjadi wakil rakyat, sudah lepas kepartaiannya," ucap Willgo.
Menurut dia, jumlah koperasi dan LKM yang akan dibina sebanyak-banyaknya. Lembaga yang dibina prioritas yang sudah berbadan hukum dan memiliki semangat kebersamaan untuk dibina atas dasar kebutuhan bersama.
"Saat ini sudah ada 181 koperasi dan LKM yang sudah mendaftar, semuanya tersebar di 10 kabupaten/kota dan mendaftar lewat anggota DPRD. Ada koperasi simpan-pinjam, koperasi serbausaha, koperasi peternakan, dan sebagainya," kata Willgo. (*)
