Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menginstruksikan Organisasi Perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan program penurunan kemiskinan ekstrem di daerah berjuluk Benuo Taka itu.
Asisten III Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Ahmad Usman di Penajam, Sabtu, menjelaskan, seluruh OPD diinstruksikan agar anggaran diprioritaskan untuk program penurunan kemiskinan ekstrem.
Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengarahkan SKPD menyusun dan melaksanakan anggaran agar memprioritaskan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Penyusunan dan pelaksanaan anggaran pengentasan kemiskinan ekstrem, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).
Prioritas program penurunan kemiskinan ekstrem yang disusun basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), menurut dia, yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Instruksi Presiden Republik Indonesia itu, lanjut dia, PPKE melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.
Semua itu diarahkan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia dengan target nol persen pada 2024, melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran.
Strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, kata dia, antara lain pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Bantuan langsung tunai (BLT), tambah dia, sebagai salah satu strategi kebijakan berupa pengurangan beban pengeluaran masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Diharapkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dapat terpenuhi kebutuhan pokok dan fokus meningkatkan taraf hidup, sehingga bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem.
Baca juga: OIKN terus menyiapkan masyarakat lokal jadi wirausaha
Baca juga: Penajam Kaltim sediakan lapak UMKM di taman depan kantor bupati
Baca juga: OIKN terus menyiapkan masyarakat lokal jadi wirausaha
Baca juga: Penajam Kaltim sediakan lapak UMKM di taman depan kantor bupati
Pelaksanaan kebijakan itu harus ada sinergi seluruh OPD atau SKPD melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah agar penyaluran BLT tepat sasaran dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, demikian Ahmad Usman.
