Dubai, UEA (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyiapkan museum berkelas dunia di daerah itu sehingga akan menjadi salah satu ikon baru bagi bangsa Indonesia.
"Jadi, kita ingin nantinya akan ada di Nusantara itu kelas dunia. Salah satunya museum. Jenisnya nanti kita coba rumuskan kembali. Tentu, kita akan meminta pendapat para ahli seni dan budaya, sekolah seni dan budaya seperti IKJ, ISI dan lain-lain serta para penggiat, para ahli," kata Kepala Badan OIKN Bambang Susantono usai mengunjungi salah satu museum di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Jumat (2/12) waktu setempat.
Bambang mengatakan demi mewujudkan keberadaan museum berkelas dunia di Nusantara, pihaknya sudah berkomunikasi dengan budayawan, para penggiat seni dan bahkan melakukan studi ke beberapa negara dengan museum-museum yang dikenal dunia.
Semua itu dilakukan untuk membantu mendefinisikan museum berkelas dunia yang dapat merefleksikan dari keberagaman bangsa Indonesia dalam suatu museum yang akan dibangun di IKN ke depan.
"Kita melakukan beberapa perbandingan di Eropa, di beberapa tempat dan juga nanti kita akan konsultasikan dengan yayasan museum di Indonesia sehingga nanti kita akan mendapatkan yang terbaik," jelasnya dalam kunjungan di sela-sela perhelatan COP28 di Dubai, UEA.
Pembangunan IKN, yang tengah dibangun di Pulau Kalimantan, merupakan satu satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pembangunan dari ibu kota baru Indonesia itu dilaksanakan dalam periode 2022 hingga 2045. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan IKN akan dibangun dengan didanai sebanyak 80 persen dari investasi dan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: IKN Nusantara didesain kualitas hidup lebih baik
Baca juga: Timnas AMIN sebut IKN akan dikaji ulang jika Anies menang
Untuk tahun ini, realisasi belanja IKN telah mencapai Rp13 triliun per Oktober 2023 dari total alokasi Rp29,3 triliun pada APBN 2023. Pagu belanja Rp29,3 triliun itu sendiri meliputi belanja infrastruktur Rp26,3 triliun dan belanja non infrastruktur Rp3 triliun.
