Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat James Wilson Lumbantobing di Manokwari, Sabtu, mengatakan transaksi non tunai yang dimaksud meliputi Real Time Gross Settlement (RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
"Baik itu volume maupun nominal transaksi mengalami pertumbuhan," kata James Lumbantobing.
James merinci volume SKNBI triwulan III-2023 mencapai 35.537 transaksi dengan nilai Rp2,32 triliun, volume RTGS sebanyak 2.711 transaksi senilai Rp3,52 triliun, dan volume QRIS mencapai 1,07 juta transaksi dengan nilai Rp232,89 miliar.
Peningkatan transaksi non tunai merupakan dampak positif dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada pemerintah daerah maupun masyarakat di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
"Bank Indonesia berupaya agar literasi sistem pembayaran dan literasi keuangan meningkat dari tahun ke tahun," ujar James.
Menurut dia sistem pembayaran non tunai jauh lebih efektif dan efisien, sehingga Bank Indonesia terus mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan elektronifikasi daerah
Hal tersebut sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan pembentukan Tim P2DD.
"Tujuan elektronifikasi daerah itu supaya pemerintah daerah lebih meningkatkan layanan bagi masyarakat," ucap James.
Selain pemerintah daerah, kata dia, Bank Indonesia mengajak seluruh komponen masyarakat menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran yang cepat, murah, dan aman. Sejak Januari-Desember 2023, pengguna baru atau masyarakat yang pertama kali melakukan transaksi QRIS dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Papua Barat mencapai 44.966 pengguna.
Baca juga: Bone Bolango dan BI jalankan Program Digitalisasi To Kambungu
Baca juga: Tangerang menggelar lomba Kampung Digital
"Kalau QRIS merchant milik pengusaha 74.854 merchant yang sebagian besarnya pelaku UMKM," tutur James.
