Surabaya (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melampaui realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar 102,34 persen atau setara dengan Rp33,59 triliun.
"Itu melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar Rp32,82 triliun," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengutip Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemprov Jatim tahun 2023, melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Rabu.
Berdasarkan LRA Pemprov Jatim per 31 Desember 2023, realisasi belanja daerah mencapai 92,83 persen atau setara dengan Rp34,47 triliun. Sedangkan targetnya Rp37,14 triliun.
Menurut Gubernur Khofifah, realisasi tersebut merupakan wujud kerja keras dan kinerja terbaik seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jatim dalam percepatan dan pemerataan pembangunan.
"Terimakasih atas seluruh kerja keras dan kinerja terbaik seluruh OPD di Pemprov Jatim. Berkat ikhtiar, kerja keras, dengan diiringi doa kepada Allah SWT, berbagai prestasi dan capaian membanggakan mampu kita raih," ujarnya.
Khofifah memastikan realisasi belanja tahun anggaran 2023 telah dimaksimalkan untuk mengakselerasi pembangunan di Jatim.
"Pendapatan yang ada dimaksimalkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan. Begitupun dengan belanja, anggaran dimaksimalkan untuk melaksanakan program-program yang berdampak langsung ke masyarakat dan mengatasi permasalahan di Jatim agar masyarakat semakin makmur dan sejahtera," katanya.
Ke depan, Khofifah berharap semua elemen mulai dari OPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga seluruh kepala daerah dapat memperkuat kinerja di masing-masing lingkup tugas.
Mantan Menteri Sosial itu memberikan beberapa catatan sebagai bahan evaluasi, khususnya pada realisasi belanja. Ia meminta di tahun 2024 percepatan realisasi belanja dilakukan dengan cepat dan tepat. Tujuannya agar penggunaan anggaran berdampak dan tepat sasaran.
"Jadi ada hal yang memang harus dilakukan koreksi dan evaluasi bersama tentang cara-cara untuk bisa memastikan bahwa anggaran kita bisa terealisasi secara lebih cepat, cermat dan tepat," tuturnya.
Baca juga: Pemeritah Banten menggulirkan bansos Rp2,2 triiliun pada lima aspek
Baca juga: Desa butuh pendampingan bantuan hukum selesaikan masalah desa
Maka evaluasi dan koreksi perlu dilakukan agar setiap anggaran yang dibelanjakan berdampak pada penguatan kesejahteraan masyarakat.
"Terutama untuk hal-hal terkait penurunan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan penurunan stunting," ucapnya.
