Jakarta (ANTARA) - Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mewadahi Government Technology Agency atau "GovTech" Indonesia untuk mewujudkan digitalisasi layanan pemerintah yang terpadu dan terintegrasi.
Peran Peruri dalam mewadahi "GovTech" Indonesia mendapat dukungan penuh dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Komisaris Peruri Security Printing, Phirman Rezha Abdul Razak di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2023 menjadi komitmen Presiden Joko Widodo bersama kementerian terkait untuk percepatan transformasi digital dalam hal pelayanan publik.
Menurut Phirman, keputusan agar Perum Peruri mewadahi Govtech Indonesia merupakan mandat yang tepat dan bersejarah karena beberapa faktor.
"Pertama, bicara satu data Indonesia yang berkaitan dengan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas dan mudah diakses merupakan bagian dari national interest (kepentingan nasional) dan berpihak pada kedaulatan bangsa," kata Phirman.
Kedua, menurut Phirman, Perum Peruri adalah 100 persen milik negara, sehingga menjadi sangat penting ditingkatkan transformasi tersebut karena berkaitan dengan keamanan data nasional.
"Ketiga, Peruri adalah Badan Usaha Milik Negara yang sejak lama telah melakukan transformasi digital, terutama pada sektor digital security (keamanan digital)," terangnya.
Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menetapkan sembilan layanan prioritas.
Layanan prioritas tersebut meliputi layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, serta layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital.
Kemudian, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.
Phirman mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi bagi pengembangan transformasi digital pemerintahan melalui Perpres No. 82 Tahun 2023 tersebut.
"Direktur Utama, Bu Dwina Septiani Wijaya telah melakukan banyak gebrakan dan terobosan positif hingga membawa Perum Peruri pada titik yang hebat dan dipercaya untuk menjadi Govtech Indonesia," ujar Phirman.
Baca juga: Peruri mendukung Denpasar jadi kota pintar berbasis budaya
Baca juga: 2022 rupiah banknotes named "best new series" by IACA
Hal tersebut, tambah Phirman, juga didorong oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang sejak awal memimpin Kementerian BUMN telah berkomitmen melakukan perbaikan dalam berbagai sektor mulai dari sumber daya manusia hingga fasilitas dan infrastruktur.
"Karena itu SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini dianggap sudah harus dilakukan sekarang," ucap Phirman.
