Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan untuk 2204 pemerintah pusat telah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) Rp28,9 miliar untuk merenovasi Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Anggaran ini digunakan untuk melakukan pembangunan di 19 SMP Negeri di Lombok Tengah,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP di Disdik Lombok Tengah, Lalu Rupawan Joni di Praya, Selasa
Ia mengatakan seluruh SMP ini merupakan sekolah negeri, karena memang untuk tahun ini pemerintah memprioritaskan perbaikan untuk sekolah negeri, sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di daerah setempat
“Kita dapat DAK sekitar 28,9 miliar untuk melakukan perbaikan SMP Negeri dan masing- masing sekolah mendapatkan anggaran yang bervariasi tergantung berapa bagian pengerjaan di sekolah-sekolah yang mendapatkan anggaran ini,” katanya.
Ia mengatakan sekolah yang mendapatkan bantuan ini ditentukan langsung oleh pemerintah pusat dan ini merupakan hasil koordinasi antara tiga kementerian yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Tekhnologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas).
“Jadi untuk saat ini pola penganggaran DAK ini tidak gelondongan seperti dulu kita dikasih anggaran tinggal kita menentukan sekolah mana yang kita lakukan perbaikan. Karena sekarang pemerintah pusat langsung yang menentukan sekolah mana yang mendapatkan bantuan dan kita tidak bisa intervensi apalagi merubah siapa yang akan dapat,” katanya
Ia mengatakan 19 sekolah yang mendapatkan kucuran DAK ini untuk melakukan perbaikan berbagai bagian mulai dari rehab ruang kelas, pembuatan Laboratorium, perpustakaan, ruang tempat ibadah, toilet, UKS dan berbagai bagian pekerjaan lainnya.
“SMPN I Praya misalnya mendapatkan anggaran sekitar Rp 4,1 miliar untuk mengerjakan sekitar 20 bagian pekerjaan. Kemudian SMPN 1 Pujut sekitar Rp 1,6 miliar. Jadi setiap sekolah mendapatkan DAK yang bervariasi,” katanya.
Baca juga: Legislator mendukung Jakarta meningkatkan fasilitas bus sekolah disabilitas
Baca juga: Materi pertanian perlu masuk kurikulum sekolah dasar
Pihaknya menegaskan bahwa saat ini setidaknya ada sekitar 88 SMP Negeri dan yang membutuhkan perhatian setidaknya ada 22 SMP Negeri. Hanya saja banyak faktor yang menyebabkan beberapa SMP tersebut tidak bisa mendapatkan DAK, karena persyaratan yang sampai saat ini oleh pemerintah pusat menilai belum lengkap.
“Misalkan ada beberapa SMP Satap kita yang tidak bisa mendapatkan DAK karena terbentur kurangnya siswa. Mengingat untuk mendapatkan DAK ini jumlah murid minimal 60. Di satu sisi permasalahan lainnya ada beberapa SMP kita yang memang lahan mereka masih belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan inilah yang menjadi kendala sehingga tidak bisa mendapatkan DAK,” katanya.
