Menlu Inggris akan kunjungi Kepulauan Falkland

id falkland,malvinas,inggris,argentina

Menlu Inggris akan kunjungi Kepulauan Falkland

Arsip - Salah satu lokasi militer Inggris di Kepulauan Falkland. (Anadolu)

Moskow (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron akan melakukan kunjungan resmi ke Kepulauan Falkland, wilayah yang juga diklaim oleh Argentina, pekan depan, menurut laporan surat kabar Telegraph pada Sabtu.

Laporan itu juga mengatakan bahwa dalam kunjungannya, Cameron akan memberikan penghormatan kepada para prajurit Inggris yang tewas dalam Perang Falklands, dan menemui tentara Inggris yang saat ini ditempatkan di pulau tersebut.

“Kepulauan Falkland adalah bagian yang berharga dari keluarga Persemakmuran Inggris, dan kami yakin selama mereka ingin tetap menjadi bagian dari keluarga tersebut, masalah kedaulatan tidak akan diperbincangkan,” kata Cameron seperti dikutip surat kabar itu.

Cameron juga akan mengunjungi Paraguay, Brazil untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri G20, dan Amerika Serikat, menurut laporan itu. Sengketa berkepanjangan terjadi antara Inggris dan Argentina tentang kedaulatan atas Kepulauan Falkland, yang oleh Argentina disebut Malvinas.

Baca juga: PM Inggris ingin kembangkan kemitraan strategis bersama Prabowo
Baca juga: Konser Ed Sheeran dipindah dari GBK ke JIS


Pada 1982, terjadi perang di antara kedua negara itu selama beberapa pekan dan berakhir dengan kekalahan Argentina. Pakta Foradori-Duncan diteken pada 2016 setelah Wakil Menteri Luar Negeri Argentina Carlos Foradori dan mitranya dari Inggris, Alan Duncan, melakukan pembicaraan.

Pada Maret 2023, Argentina menarik diri dari pakta itu yang mereka nilai tidak sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB yang merekomendasikan agar kedua pihak menahan diri untuk membuat keputusan yang memerlukan adanya perubahan sepihak dalam sengketa kedaulatan atas kepulauan tersebut.

Pada saat yang sama, Argentina mengajak Inggris melanjutkan perundingan mengenai kepulauan tersebut dan memasukkannya ke dalam agenda PBB. Belakangan, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, James Cleverly, mengatakan bahwa kepulauan itu adalah milik Inggris.

Sumber: Sputnik