DPRD NTB minta pemprov batasi pengiriman beras keluar

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Made Slamet meminta pemerintah provinsi membatasi pengiriman beras ke luar daerah guna mengatasi kenaikan harga dan menjaga stok beras di dalam daerah tetap aman.

"NTB ini menjadi daerah lumbung pangan saja kondisinya seperti ini, apalagi daerah lain," ujar Made Slamet, di Mataram, Rabu.

Untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga beras di dalam daerah, harus ditekan pengiriman keluarnya agar di daerah tidak ibarat mati di lumbung pangan sendiri.

"Selain itu, kembali menekankan keanekaragaman pangan harus ditingkatkan, seperti ubi, jagung, dan lainnya," kata Made Slamet.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Mataram ini, menduga tingginya harga beras saat ini karena ada permainan. Khususnya, agar pemerintah membuka kembali impor beras, mengingat, Indonesia sebelumnya sudah pernah mengimpor beras untuk memenuhi kekurangan stok.

"Jangan sampai kita jadi pengimpor terus," katanya pula.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB memutuskan mengeluarkan stok beras cadangan guna menekan harga beras di pasaran menjelang bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah.

"Langkah konkret kita bagaimana stok beras cadangan kita keluarkan melalui operasi-operasi pasar dan gerakan pasar murah," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemprov NTB Fathul Gani.

Selain mengeluarkan beras cadangan, Pemprov, kata Gani, juga sudah melakukan upaya pembatasan pengiriman gabah kering giling keluar daerah.

"Sudah ada peraturan gubernur untuk itu. Tinggal kita optimalkan dengan melakukan pengawasan di lapangan. Utamanya di pelabuhan-pelabuhan kita," katanya pula.