Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung apa pun keputusan pemerintah terkait harga gas bumi tertentu (HGBT), baik dilanjutkan maupun dihentikan.
“HGBT kan merupakan kebijakan pemerintah. Dari sisi SKK Migas, kami siap mendukung kebijakan pemerintah itu sendiri,” ujar Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro di Jakarta, Senin malam.
Mengenai bagaimana imbas HGBT terhadap perekonomian dan industri nasional, tutur Hudi melanjutkan, perhitungan dan keputusan terkait perpanjangan maupun penghentian HGBT tetap merupakan kewenangan pemerintah.
Hudi meyakini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan evaluasi terkait dampak kebijakan HGBT terhadap penerimaan negara.
“Apa pun nanti kebijakan HGBT itu, sifatnya seperti apa, ya kami di SKK Migas pasti akan mendukung,” kata Hudi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan kebijakan HGBT yang akan berakhir pada 31 Desember 2024, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Program HGBT merupakan program pemerintah untuk memberikan harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri. Tujuh sektor penerima Program HGBT saat ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, baik dari sisi perpajakan maupun penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, Kementerian ESDM mencatat penerapan kebijakan harga gas murah tersebut telah membuat penerimaan negara berkurang. Implementasi harga gas bumi tertentu sebesar enam dolar AS per MMBTU berdampak pada pengurangan penerimaan negara sebesar Rp29,39 triliun dalam periode 2021-2022.
Baca juga: SKK Migas upayakan lifting minyak 2024
Baca juga: SKK Migas apresiasi PHR kegiatan produksi minyak aman
Rinciannya pada 2021, penerimaan negara berkurang Rp16,46 triliun dan sebesar Rp12,93 triliun pada 2022. Oleh karena itu, Kementerian ESDM belum dapat memastikan kelanjutan kebijakan HGBT setelah 2024.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian justru tetap meminta program HGBT dilanjutkan, bahkan diperluas. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Taufiek Bawazier meyakini apabila perluasan program HGBT berjalan, maka industri dapat berkembang dan menarik investasi.
Berita Terkait
SKK Migas singgung tingginya pemerintah tanggung HGBT
Jumat, 29 Maret 2024 5:23
Pupuk Indonesia berharap HGBT dilanjutkan
Selasa, 19 Maret 2024 6:46
SKK Migas upayakan lifting minyak 2024
Rabu, 13 Maret 2024 17:12
SKK Migas apresiasi PHR kegiatan produksi minyak aman
Sabtu, 23 Desember 2023 5:49
Perbankan siap mendukung peningkatan daya saing industri hulu migas
Selasa, 21 November 2023 5:58
SKK Migas dan PHR komitmen menjaga kelestarian satwa Gajah Sumatera
Jumat, 27 Oktober 2023 5:45
IOG e-Commerce dinilai mudahkan KKKS pengadaan barang dan jasa
Rabu, 18 Oktober 2023 19:46
Pecatur Aditya Bagus ingin ikuti jejak idolanya, Utut Adianto
Rabu, 1 Mei 2024 19:50