Mataram (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi akan menjalani evaluasi kinerja untuk triwulan II yang direncanakan pada 20 Maret 2024 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Iya, ini sedang kami siapkan bahan-bahan evaluasinya," kata Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Lalu Hamdi di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan setiap perkembangan dari berbagai bahan evaluasi kinerja, akan dilaporkan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. Untuk itu, pihaknya sudah meminta asistensi secara resmi.
"Asistensi supaya bahan evaluasi kinerja yang kami siapkan nanti bisa lengkap, terutama dalam hal substansi," ujarnya.
Baca juga: Pj Gubernur NTB panen raya padi jaga persediaan beras
Menurut dia, asistensi terhadap substansi atau materi evaluasi kinerja Pj Kepala Daerah sangat penting, karena berkaca dari kegiatan serupa yang telah digelar Desember 2023, sebagai pemimpin, harus bisa membaca arah situasi daerah dalam berbagai sektor.
"Ya utamanya bagaimana kondisi yang dihadapi oleh daerah sekarang, bagaimana solusi atau langkah berikutnya ketika dihadapkan pada suatu situasi yang tak terduga, ya sebagai kepala daerah harus pintar merancang strategi," ucapnya.
Hamdi menyatakan selama evaluasi kinerja tersebut, Pj Gubernur NTB akan menjawab berbagai pertanyaan dari Kemendagri, yang mencakup di dalam 106 indikator, meliputi inflasi, penurunan angka stunting, program unggulan, pelayanan perizinan, kesehatan, prestasi, BUMD, keuangan, penanganan kemiskinan, kesehatan hingga menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Ini lah yang akan dipresentasikan langsung oleh Bapak Pj Gubernur. Nanti beliau juga akan menerima pertanyaan dari 106 indikator tadi dari pihak kementerian," terangnya.
Baca juga: Pj Gubernur Lalu Gita kolaborasi wujudkan kemandirian pangan di NTB
Ia memprediksi, evaluasi kinerja yang berlangsung nanti akan memiliki sejumlah perbedaan. Terutama kaitannya dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar 14 Februari 2024. Khususnya, kaitan tentang netralitas ASN, kemudian kondusivitas jelang dan setelah pemilu, bagaimana membangun komunikasi dan koordinasi antar-forkopimda untuk pelaksanaannya.
"Kami kira hal-hal seperti ini akan muncul," ujarnya.
Evaluasi semacam ini akan hadir karena setelah pemilihan presiden dan legislatif, daerah juga akan menghadapi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Yakni bagaimana komitmen penjabat gubernur agar penyelenggaraan pilkada sukses.
Baca juga: Pj Gubernur: MotoGP Mandalika promosikan pariwisata NTB berkelanjutan
Meski demikian, menurutnya belajar dari pengalaman di evaluasi kinerja sebelumnya, Pemprov NTB disarankan untuk lebih banyak menampilkan data capaian penanganan program prioritas nasional yaitu kemiskinan ekstrem, stunting hingga inflasi.
"Misalkan untuk stunting, berapa jumlah bayi di daerah, berapa yang stunting, sudah ditangani, di lokus mana saja, terus pengukuran penanganan-nya seperti apa, datanya harus jelas dan dijabarkan saat evaluasi," katanya.
Ditanya perihal apakah ada pertanyaan lain di luar pembahasan yang menjadi ketentuan, ia hanya menjawab bahwa apapun hal yang berkaitan di luar poin penilaian yang telah dia jelaskan sebelumnya, diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan Kemendagri.
"Kalau yang itu menjadi ranah kementerian, sekarang kami hanya menyiapkan bahan evaluasi," katanya.
Baca juga: Pj Gubernur NTB ajak warga atasi "destructive fishing" di Bima
Pj Gubernur NTB siap jalani evaluasi kinerja triwulan II di Kemendagri
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB Lalu Gita Ariadi. ANTARA/Nur Imansyah.
Asistensi supaya bahan evaluasi kinerja yang kami siapkan nanti bisa lengkap, terutama dalam hal substansi
