Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung kemajuan peran swasta dalam industri pertahanan dan keamanan nasional untuk menjadi mitra strategis dalam mendukung operasi TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan, khususnya di dunia siber.
Bamsoet, sapaan akrabnya, mengatakan peran swasta dalam industri pertahanan dan keamanan nasional telah memiliki landasan hukum, yakni melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang.
“Melalui keterlibatan swasta, diharapkan juga bisa mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan dan keamanan nasional,” kata dia sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan hal itu usai mengunjungi data center PT Digital Solusi Prima di Jakarta, Minggu. PT Digital Solusi Prima merupakan sebuah badan usaha milik swasta (BUMS) yang dinilai turut memajukan operasi pertahanan dan keamanan Indonesia dengan menggunakan teknologi siber terintegrasi.
Bamsoet menjelaskan bahwa BUMS yang bergerak di sektor industri pertahanan dan keamanan nasional memiliki berbagai tantangan. Di bidang keamanan siber (cyber security), misalnya, mereka harus memiliki rangkaian lengkap solusi keamanan siber untuk pusat operasi keamanan dan pusat operasi insiden.
“Di bidang secured messenger, mereka harus bisa menyediakan aplikasi perpesanan aman, sekaligus menyediakan analisis ruang obrolan dari berbagai percakapan di media sosial. Sehingga bisa diketahui tren tertentu yang sedang hits, serta analisis tren isu kedepannya,” imbuh Ketua MPR RI.
Baca juga: KPK perlu menjaga kepercayaan publik
Baca juga: Tim verifikasi Satya Lancana Wirakarya cek program STBM di Sumbawa Barat
Bamsoet menambahkan, di sektor smart perimeter surveillance, BUMS juga harus mampu menggabungkan pengenalan wajah menjadi pengenalan objek dalam skenario keamanan deteksi dan pemantauan perimeter, baik di luar ruangan, dalam ruangan, maupun di atas bangunan objek tertentu.
“Para pelaku industri pertahanan dan keamanan nasional di bidang siber juga dituntut menyediakan berbagai peralatan taktis dan sistem terintegrasi sebagai pengumpul data digital, intelijen data profil melalui korelasi pola perilaku internet, intelijen data strategis melalui korelasi sensor, pelaporan dan data pendukung; serta pengembangan kemampuan SDM siber melalui kurikulum dan talenta dunia,” pungkas dia.
