Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merumuskan tiga strategi perubahan untuk meningkatkan efektivitas audit Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pertama adalah implementasi integrated audit approach untuk integrasi pemeriksaan kinerja dan kepatuhan yang fokus pada kebijakan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel,” ucap Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu
Strategi kedua adalah pemeriksaan kinerja mandatory terintegrasi pada BUMN signifikan yang didukung oleh big data dan data analytics yang kuat. Ketiga yaitu peran aktif BPK dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendorong penguatan fungsi governance dan risk management yang dimulai dari Kementerian BUMN, Holding dan BUMN.
"Diharapkan dengan upaya bersama, tata kelola dan penguatan manajemen risiko BUMN, BUMN dapat mencapai tujuannya secara optimal dan berkontribusi pada pembangunan nasional," ujarnya.
Edy menekankan urgensi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat bagi BUMN dalam mencapai tujuan strategis dan menghadapi berbagai tantangan. Menurut dia, BUMN harus mampu beradaptasi dengan isu-isu global seperti perubahan iklim dan menunjukkan kepedulian terhadap aspek environmental, social, and governance (ESG).
"Bagi BUMN di Indonesia, tentu hal tersebut juga harus menjadi perhatian yang seharusnya tidak berhenti di hal prosedural, namun juga memenuhinya secara substantif," ungkap dia.
Baca juga: Sumbawa Barat pertahankan predikat WTP
Baca juga: BPK RI periksa kendaraan dinas seluruh OPD di Pemkab Lombok Timur
Lebih lanjut, dia menyoroti lima permasalahan yang dihadapi BUMN. Mulai dari konflik kepentingan, persaingan yang tidak sehat antar BUMN, bias penilaian kinerja, survival cost yang sangat tinggi, dan moral hazard yang tinggi. Tata kelola yang lemah dan moral hazard yang tinggi dinilai telah merusak strategi bisnis di lingkungan BUMN.
Dalam hal ini, Edy mendorong BUMN mengadopsi praktik GRC (governance, risk, and compliance) yang telah diterapkan di industri perbankan, di mana masing-masing aspek diatur dengan peraturan dan ditambahkan aspek ESG menjadi environmental, social, governance, risk, and compliance (ESGRC).
