Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Akhdiansyah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar membangun Kantor Perwakilan Gubernur NTB di Pulau Sumbawa.
"Ini terkait soal kebangkitan, keadilan dan ke-berimbangan pembangunan antar kedua pulau di provinsi ini," ujarnya di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan, ada beberapa alasan mengapa dirinya mendorong dibangunnya sebuah kantor perwakilan Gubernur/Wakil Gubernur NTB di Pulau Sumbawa. Salah satu di antaranya soal banyaknya suara masyarakat di Pulau Sumbawa yang menginginkan bisa mendapatkan porsi perhatian sama dari Pemprov.
Karena diketahui bersama, Provinsi NTB sendiri terdiri dari dua pulau besar, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sehingga tak heran jika masyarakat sangat membutuhkan perhatian yang sama.
Hal ini menjadi penting untuk dijadikan perhatian bersama. Terlebih, ia menilai masih adanya kesan ketidakadilan, ketimpangan serta jauhnya layanan Pemprov dengan masyarakat. Terutama, di Pulau Sumbawa.
Dia mencontohkan, soal keadilan yang dimaksud. Misalnya soal pembangunan sumber daya infrastruktur.
Baca juga: Pj Gubernur NTB Hasanuddin atensi krisis air bersih di KSPN tiga Gili
"Katakanlah provinsi kok lebih banyak menyentuh daerah-daerah di Pulau Lombok ketimbang di Pulau Sumbawa," ujarnya.
Karena itu dia menilai, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas dasar seperti Mandi Cuci Kakus (MCK), puskesmas lebih terfokus di Pulau Lombok. Padahal perhatian pembangunan serupa juga dibutuhkan di Pulau Sumbawa untuk diperhatikan.
"Nah, saya kira ke depan (persoalan) ini harus jadi pertimbangan. Sebenarnya tinggal bagaimana mendorong tiga hal tadi itu saja. Supaya tidak ada lagi (kesan) ketimpangan pembangunan di Pulau Sumbawa," ucapnya.
Oleh karena itu, legislator Udayana jebolan Dapil NTB VI Dompu, Bima dan Kota Bima tersebut menawarkan sebuah solusi, yang mana kiranya Pemprov bisa membangun Kantor Gubernur/Wakil Gubernur Perwakilan di Pulau Sumbawa.
"Kalau gubernur ngantor di Mataram, wagub-nya di Pulau Sumbawa. Kan bisa gantian, sekali dua kali lah atau mutar-mutar gitu. Yang penting dalam sebulan itu, pemerintah provinsi itu simbol. Jadi harus hadir di Pulau Sumbawa," katanya.
Baca juga: Jamaah haji Kota Bima NTB sudah tiba di Indonesia
Menyikapi harapan-harapan masyarakat di Pulau Sumbawa, ia mengaku dengan tegas sempat mengusulkan dan menolak rencana renovasi Kantor Gubernur NTB di Kota Mataram, Pulau Lombok.
Karena menurut pria yang juga Ketua Bapemperda DPRD NTB itu menilai, bahwa bangunan kantor gubernur saat ini masih sangat layak dan tidak bersifat mendesak untuk diprioritaskan. Terlebih anggaran yang akan digunakan dinilainya cukup besar.
"Eksplisit-nya saya ngusulin kemarin, sudah tolak saja itu pembangunan rehab Kantor Gubernur Rp40miliar itu. Karena APBD 2024 ini dialokasikan rehab Rp40 miliar untuk renovasi Kantor Gubernur. Dan saya menolak itu," bebernya.
Ia menambahkan kalau mau pemerintah itu jawab pertanyaan masyarakat Pulau Sumbawa (dengan) membangun kantor perwakilan pemerintah provinsi di Pulau Sumbawa justru lebih bagus.
"Dan saya kira, (pembangunan kantor perwakilan) itu bisa mulai bertahap, tentunya menyelesaikan tiga isu tadi. Yakni isu keadilan, ketimpangan dan soal pelayanan masyarakat. Itu solusi paling konkrit hari ini (untuk dipertimbangkan bersama)," katanya.
DPRD mengusulkan bangun Kantor Perwakilan Gubernur NTB di Pulau Sumbawa
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Akhdiansyah. (ANTARA/Nur Imansyah).
