Warga Bima Hadang Truck Pengangkut Pupuk Bersubsidi

Mataram (Antaranews NTB) - Seratusan warga Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menghadang dan menurunkan secara paksa pupuk jenis urea bersubsidi dari truck pengangkut pada Selasa sekitar pukul 11.00 WITA.

Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Bima, Irfan, yang dihubungi dari Mataram, mengakui adanya penurunan dan pembelian secara paksa pupuk bersubsidi oleh warga di jalanan.

"Urea yang diangkut dari gudang distributor CV Rahmawati, itu jatah untuk petani Desa Renda, Kecamatan Belo. Tapi karena warga Desa Leu sangat butuh pupuk, mereka terpaksa menghadang truck pengangkut ketika melintas di wilayahnya," katanya.

Ia mengatakan anggota bintara pembina desa dan bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat serta sejumlah anggota satuan polisi pamong praja yang hadir pada saat kejadian tidak bisa berbuat banyak karena jumlah warga yang mencapai ratusan orang.

Namun aparat keamanan meminta warga agar pupuk yang diturunkan jangan dulu dibawa kerumahnya sebelum dihitung dan dibayar sesuai jumlahnya.

Lebih lanjut, Irfan menyebutkan jumlah urea yang diturunkan dari atas truck sebanyak 200 zak. Seluruhnya dibayar secara tunai oleh warga kepada pedagang pengecer yang mengawal barangnya dari gudang distributor.

"Setelah membayar, warga kembali ke rumah masing-masing dengan tertib. Namun mereka terlebih dahulu mendapatkan pemahaman dari aparat keamanan agar tidak mengulangi tindakannya lagi," ujarnya.

Menurut dia, tindakan penurunan dan pembelian pupuk secara paksa di jalanan sudah terjadi beberapa kali, yakni di Kecamatan Sape, Labu, dan Bolo.

Hal itu disebabkan petani sedang dalam kondisi membutuhkan pupuk untuk tanaman padi, bawang dan jagung. Pada satu sisi, jumlah pasokan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Irfan menambahkan kebutuhan petani akan urea pada Januari 2018 hampir merata di seluruh Bima dengan jenis tanaman yang akan dipupuk bervariasi. Misalnya, di Kecamatan Sape dan Lambu, untuk kebutuhan bawang, sedangkan di kecamatan lain untuk padi dan jagung.

"Kondisi tersebut menyebabkan ada petani yang terpaksa melakukan penghadangan dan mengambil jatah pupuk untuk desa lain. Dampaknya, petani lain protes dan hampir terjadi konflik antardesa di salah satu kecamatan," katanya.

Situasi tersebut, lanjut dia, menjadi perhatian dan skala prioritas utama Pemkab Bima. Bahkan, Bupati Indah Putri Dhamayanti, dalam waktu dekat akan memanggil seluruh distributor untuk membahas kebutuhan dan ketersediaan pupuk bersubsidi.

"Kesbangpolinmas juga terus berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian selaku kuasa dalam hal pengaturan pupuk bersubsidi bersama distributor,` kata Irfan. (*)