Pemkot Mataram tidak ikut ambil program buka sawah baru

id Pemkot Mataram,pembukaan sawah baru,Dinas Pertanian

Pemkot Mataram tidak ikut ambil program buka sawah baru

Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Mataram Miftahurrahman. (ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengusulkan untuk tidak ikut ambil bagian dalam program nasional pembukaan lahan sawah baru yang dicanangkan pemerintah pusat karena kondisi tanahnya tidak memungkinkan.

Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Selasa, mengatakan, program pembukaan lahan sawah baru bertujuan untuk menjaga keberlangsungan tanaman pangan di kabupaten/kota se-Indonesia.

"Tapi kondisi lahan di Kota Mataram tidak memungkinkan untuk melaksanakan program tersebut. Jadi kita tidak ikut serta program ini," katanya.

Hal tersebut disampaikan menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang meminta kabupaten/kota se-Indonesia untuk menyusun program pembukaan lahan sawah baru guna menjaga keberlangsungan tanaman pangan sekaligus antisipasi krisis pangan.

Ia menilai, kebijakan yang dicanangkan pemerintah dinilai penting karena berkaitan dengan ketahanan pangan, hanya saja kondisi lahan di Kota Mataram tidak memungkinkan untuk pembukaan lahan sawah baru.

Sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, Kota Mataram memiliki luas wilayah Kota Mataram hanya 61,30 kilometer per segi dengan sisa lahan lahan pertanian di Kota Mataram sekitar 1.472 hektare.

Sementara alih fungsi lahan di Mataram cukup tinggi untuk berbagai kebutuhan baik itu untuk perkantoran, pendidikan, ruang publik, investasi, dan lainnya.

Apalagi Kota Mataram menjadi daerah penyangga Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika, sehingga berbagai sektor pariwisata di Mataram berkembang pesat.

"Itulah menjadi sebagian alasan kita tidak bisa ikut program kebijakan pemerintah tersebut," katanya.

Program pembukaan lahan sawah baru itu masih memungkinkan dilaksanakan pada kabupaten/kota yang punya wilayah luas dan lahan tidak produktif.

Seperti di Pulau Sumbawa, dapat menyusun rencana pencetakan lahan sawah baru agar bisa produktif dan dapat mendukung ketahanan pangan dalam jangka panjang.

"Untuk sarana dan prasarana pendukung seperti kebutuhan air, tentu pemerintah bisa memberikan dukungan dengan menerapkan berbagai teknologi," katanya.