Pemerintah India tarik staf non-esensial dari misi diplomatik di Bangladesh

New Delhi (ANTARA) - Pemerintah India telah menarik staf "non-esensial" beserta keluarga mereka dari Komisi Tinggi India di Bangladesh, menurut beberapa sumber pada Rabu.

Sumber tersebut menyebutkan pemulangan "staf non-esensial dan keluarga mereka dari Komisi Tinggi India di Dhaka dilakukan secara sukarela melalui penerbangan komersial."

Mereka telah tiba di India pada Rabu pagi. Namun, para diplomat India akan tetap di Komisi Tinggi di Dhaka, kata sumber tersebut, seraya menambahkan, "Komisi Tinggi tetap berfungsi."

Pemerintah India pada Selasa (6/8) mengonfirmasi bahwa mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berada di India dan mengatakan bahwa dia telah meminta "persetujuan untuk datang ke India untuk saat ini."

Dalam penjelasannya kepada parlemen pada Selasa, Menteri Luar Negeri S. Jaishankar mengatakan bahwa ada sekitar 19 ribu warga negara India di Bangladesh, dengan sekitar 9 ribu di antaranya adalah pelajar.

Hasina melarikan diri dari Bangladesh pada Senin setelah beberapa pekan terjadi protes keras terkait kuota pekerjaan di pemerintah. Panglima militer negara itu, Jenderal Waker-uz-Zaman, dalam pidatonya kepada rakyat, mengatakan bahwa sang perdana menteri telah mengundurkan diri dan pemerintahan transisi akan dibentuk.

Peraih Nobel Mohammad Yunus telah ditunjuk sebagai kepala lembaga transisi. Hasina, yang telah berkuasa selama 15 tahun, belum mengeluarkan pernyataan apa pun mengenai peristiwa yang terjadi.

Dalam wawancara dengan harian The New Indian Express, Yunus berkata, "Saya menyalahkan India karena memiliki hubungan baik dengan orang yang salah."

Baca juga: Indonesia lakukan tekanan diplomatik mendorong kemerdekaan Palestina
Baca juga: Menkumham pimpin delegasi Indonesia pada konferensi diplomatik di WIPO

"Anda memiliki kebijakan terhadap Bangladesh. Mohon tinjau kembali kebijakan luar negeri Anda. Anda memberi selamat kepada orang-orang atas pemilihan umum yang tidak pernah diadakan," tambahnya.

Bangladesh mengadakan pemilihan umum pada Januari yang diboikot oleh sejumlah partai oposisi dan partai Liga Awami Hasina memenangkan hampir semua kursi.

Sumber: Anadolu-OANA