Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pemerintah daerah ikut berinvestasi pada pengembangan sistem transportasi massal berbasis energi hijau di Indonesia.
Dalam agenda pertemuan dengan para gubernur dan Pj gubernur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, Presiden mengungkapkan kekhawatirannya terkait kualitas udara Jakarta yang masih buruk.
"Jakarta sekarang sudah ada MRT, LRT, kereta cepat, itu semua untuk mengurangi, tapi indeks kualitas udara Jakarta masih 190-200, jauh di atas batas maksimal yang hanya 50," katanya.
Presiden Jokowi memperingatkan kota-kota yang mulai mengalami kemacetan dan polusi, sebab bisa berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak.
Ia mendorong perencanaan cermat dalam desain transportasi massal, termasuk opsi seperti Autonomous Rail Transit (ART) yang lebih murah dibandingkan MRT dan LRT. Jokowi mencatat bahwa biaya pembangunan MRT mencapai Rp1,1 triliun per kilometer pada masa pemerintahannya sebagai gubernur, kini meningkat menjadi Rp2,3 triliun.
LRT dan kereta cepat juga memiliki biaya tinggi. LRT mencapai Rp799 miliar per kilometer dan Kereta Cepat Rp780 miliar per kilometer, kata Jokowi menambahkan. Dikatakan Jokowi, ART dengan biaya Rp74 miliar untuk tiga gerbong dan operasional bulanan Rp500 juta, bisa menjadi alternatif pilihan bagi pemerintah daerah untuk berinvestasi pada energi hijau.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengingatkan pemerintah daerah mengenai tantangan dalam membangun dan mengoperasikan sistem transportasi massal seperti MRT. Dalam pernyataannya, Jokowi menanyakan kesiapan gubernur, bupati, atau wali kota dalam membangun MRT, dengan menyebutkan bahwa biaya operasional menjadi isu utama.
Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan MRT, LRT dan kereta cepat umumnya mengalami kerugian finansial. Untuk menutupi biaya operasional, perlu ada subsidi dari APBD. Sebagai contoh, Jokowi menyebutkan MRT Jakarta yang memerlukan anggaran sekitar Rp800 miliar per tahun hanya untuk biaya operasional.
Baca juga: OIKN siapkan lahan bagi kedubes asing pindah ke IKN
Baca juga: Air Force to hold flypast on I-Day at IKN: official
Ia memperkirakan bahwa jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, APBD perlu mengalokasikan sekitar Rp4 triliun. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya memilih antara investasi transportasi massal atau menghadapi kerugian tahunan akibat kemacetan yang mencapai Rp65 triliun, dan lebih dari Rp100 triliun untuk Jabodetabek.
Berita Terkait
Di CEO Forum 2024, Dirut PLN ajak selaraskan langkah wujudkan mimpi Indonesia
Kamis, 31 Oktober 2024 23:50
IKN dinilai sebagai upaya pemerataan perekonomian
Selasa, 29 Oktober 2024 6:37
Transisi kepemimpinan Jokowi ke Prabowo dinilai berjalan baik
Selasa, 29 Oktober 2024 6:29
Meski tak lagi jabat presiden, Jokowi terima kunjungan Pemerintah UEA di Solo
Rabu, 23 Oktober 2024 15:36
Berikut nama 55 wakil menteri yang dilantik Presiden Prabowo hari ini
Senin, 21 Oktober 2024 16:51
Presiden Prabowo perintahkan Panglima TNI dan Kapolri antar Jokowi ke Solo
Senin, 21 Oktober 2024 6:51
Jokowi sebut kabinet jadi hak prerogatif presiden
Senin, 21 Oktober 2024 6:44
Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri lepas Jokowi pulang ke Solo
Minggu, 20 Oktober 2024 17:57