Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan analis kebijakan memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Analis kebijakan idealnya hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang inovatif dan berbasis bukti, sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan yang sepertinya tumpang tindih antara satu dinas dengan dinas yang lain, sehingga pemberian layanan publik dapat semakin efektif dan efisien bagi masyarakat," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia menyampaikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi, masyarakat menuntut pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan, tidak terkecuali bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo yang menjadi salah satu daerah kegiatan Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan untuk Layanan Dasar yang Inklusif oleh BSKDN.
"Perlu terus memperbaiki layanan publik di daerah terutama melalui peningkatan kapasitas analis kebijakan," ujarnya.
Untuk mengoptimalkan peran analis kebijakan, Yusharto mengimbau agar setiap analis kebijakan di lingkungan Pemprov Gorontalo dapat memahami tugas dan fungsi yang diembannya, mengenali kemampuan yang dimiliki sekaligus yang dibutuhkan instansi.
Tidak hanya itu, para analis kebijakan juga perlu mengembangkan potensi sesuai dengan standar kompetensi yang dihadapkan dan dibutuhkan oleh organisasi maupun pimpinan.
Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi analis kebijakan dengan berbagai pihak, dan dia berharap melalui kolaborasi tersebut, peran analis kebijakan ini dapat semakin dikenal dan diterima lebih luas sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah.
"Kolaborasi juga sekaligus sebagai kunci dalam menciptakan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan untuk layanan publik relevan dengan perkembangan zaman," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menegaskan dalam era yang serba cepat ini, kebijakan yang dihasilkan harus didasarkan pada data dan bukti yang kuat, serta melibatkan pendekatan yang holistik dan lintas sektor.
Baca juga: BSKDN soroti pentingnya peran PLBN
Baca juga: BSKDN: Pelayanan publik harus cepat murah dan mudah
"Upaya ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang inovatif dan solutif. Misalnya, pemerintah harus cepat merespon dan memberikan pernyataan yang tepat berkaitan dengan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak yg lebih luas atau mengantisipasi berbagai kemungkinan dari adanya perang dari negara lain yang berdampak bagi ekonomi Indonesia," katanya.
