Tiga bupati Lombok hadiri diskusi publik kebencanaan

Mataram (Antaranews NTB) - Tiga bupati di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadiri diskusi publik kebencanaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Humas dan Protokol Sedta Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui siaran pers yang diterima di Mataram, Senin, menyebutkan ketiga bupati yang hadir diskusi dalam rangka HUT ke-52 KAHMI di Jakarta adalah Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH, Bupati Lombok Timur terpilih Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM, dan Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid S.Ag. M.Si.

Narasumber yang hadiri pada distkusi tersebut adalah Kepala Direktorat Penanganan Pengungsi, Kedeputian Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Drs. Budi Erwanto, MM dan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Ir. Didit Achdiat.

Selain itu hadir pula sesepuh KAHMI yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat Dr. Ir. Akbar Tandjung dan Koordinator Presidium KAHMI Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA.

Koordinator penyelenggara kegiatan Anthony Hilman menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan diskusi publik adalah komitmen KAHMI untuk aksi kemanusiaan, wujud rangkaian empati dan simpati terhadap warga terdampak gempa.

Koordinator Majelis Nasional KAHMI, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. menyatakan berinisiatif untuk datang ke Lombok memberikan empati dan bantuan dari hasil urunan Majelis Nasional bersama Majelis Wilayah.

"Berharap dari BNPB terus bisa bekerja sama dalam penanganan bencana untuk percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi gempa bumi," katanya.

Kepala Direktorat Penanganan Pengungsi, Kedeputian Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Drs. Budi Erwanto, MM menyatakan Gempa Bumi Lombok termasuk lex specialis, gempa yang terpusat dan ada gempa susulan yang cukup besar.

Dari mekanisme penanggulangan gempa, menggunakan dana siap pakai yang ada di BNPB, selebihnya ada pada Kementerian Keuangan.

"Dari pendataan yang ada di BNPB, sarana yang mengalami kerusakan, terutama sarana sekolah untuk disegerakan sehingga bisa berkegiatan belajar mengajar. Begitu pula sarana ibadah dan fasilitas pasar," ujarnya.

Sementara itu Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Ir. Didit Achdiat menyampaikan Program Model Risha terdapat dua kategori yaitu yang berasal dari bahan baku beton ringan dan bahan papan konvensional.

PUPR telah melakukan pelatihan rekonstruksi model Risha sebanyak 19 kali. Diantaranya di Lombok Utara pada delapan lokasi, Lombok Barat pada lima lokasi, Lombok Tengah dua lokasi, dan di Lombok Timur pada empat lokasi pelatihan.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara DR H Najmul Akhyar SH MH menyatakan hampir semua rumah di Kabupaten Lombok Utara terdampak gempa. Salah satu yang paling terkena dampaknya adalah sektor pendidikan termasuk pesantren.

"Sarana infrastuktur pendidikan di Kabupaten Lombok Utara terdampak gempa, memerlukan sedikitnya 1.700 tenda untuk kegiatan pendidikan dan normalisasi ruang sekolah," katanya.

Kementerian Pendidikan sudah memberikan bantuan stimulan sebesar Rp10 juta kepada Guru PNS dan dua belas juta rupiah kepada Guru bukan PNS yang menjadi korban gempa.

Bupati melanjutkan bahwa meskipun ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta, tetapi tidak ada sebutan siswa negeri atau siswa swasta, sehingga kebijakan perlu diberikan pula kepada sekolah atau madrasah swasta.

Adapun mengenai konsep rumah model Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha), dari diskusi dinyatakan bahwa Risha salah satu pilihan yang bisa digunakan untuk membangun model rumah tahan gempa, tetapi bukan satu-satunya pilihan.

Bupati Lombok Timur terpilih Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM, berharap agar masyarakat diberikan keleluasaan bisa membangun rumah tahan gempa sendiri yang dananya bersumber dari program Risha.

"Masyarakat Lombok sebenarnya mengenal struktur rumah tradisional yang tahan gempa, disebut dengan Rumah Bala yang dibangun tanpa menggunakan paku," ujarnya.

Menurut dia, rumah tradisional ini sudah teruji di masa lalu, tetapi saat ini sudah banyak ditinggalkan, sehingga ada peluang untuk dikembangkan lagi sebagai alternatif rumah tahan gempa," tutur bupati terpilih dari Lombok Timur itu.

Ia mengatakan masyarakat Lombok tidak menginginkan Risha menjadi satu-satunya pilihan.Senada dengan Bupati Lombok Utara dan Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid S.Ag, M.Si menegaskan bahwa sebaiknya kebijakan bantuan rumah tidak dibuat satu jenis saja, tetapi ada banyak pilihan.

Saat ini, katanya, bantuan huntara yang standarnya senilai Rp2,5 juta dalam perencanaan, namun dalam prakteknya bisa membengkak 3 kali lipat. Hal ini disebabkan harga-harga material naik dan terbatas persediaannya.

"Oleh karena itu, baiknya bersepakat agar juklak pelaksanaan program Risha bisa dibuat lebih sederhana. Agar masyarakat bisa mengakses sebagian dana yang ada untuk menghadapi musim hujan tiba," katanya.

Sedangkan Ketua Dewan Penasehat KAHMI Dr. Ir. Akbar Tanjung, dalam penutupan diskusi menyampaikan agar seluruh kekuatan digalakkan untuk membantu masyarakat korban gempa.

"Ini wujud tanggung jawab warga HMI dan KAHMI dalam mewujudkan cita-cita perjuangan. Oleh karena itu instansi-instansi perlu diperkuat terutama dalam hal koordinasi, baik vertikal maupun horizontal," katanya.(*)