Mataram, 17/7 (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyusun pedoman baku penanganan konflik sesuai kondisi daerah setempat.
"Kami upayakan penyusunan pedoman baku atau 'blue print' penanganan konflik sesuai kondisi masing-masing daerah itu segera rampung untuk dipedomani berbagai pihak," kata Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, Ridwan Hidayat, kepada wartawan di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, pedoman baku itu diperlukan sebagai acuan dalam penanganan berbagai konflik baik horisontal maupun vertikal yang selama ini terjadi di wilayah tertentu.
Konflik antarkampung, misalnya, sering mencuat di sejumlah daerah di NTB karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan ekonomi yang menyebabkan mudah terprovokasinya pihak tertentu.
Namun, penanganannya seringkali tidak tuntas sehingga terkesan berlarut-larut dan sewaktu-waktu kembali mencuat.
"Itu sebabnya diperlukan pedoman baku penyelesaian konflik sosial kemasyarakatan agar tidak menjadi masalah turun-temurun yang berkepanjangan," ujarnya.
Ridwan menyebut konflik horisontal yang mencuat di daerah tertentu di NTB dalam tahun 2009 sampai posisi Juni, sebanyak empat kasus.
Kasus-kasus tersebut diantaranya konflik antarwarga di Kabupaten Lombok Tengah yang dipicu oleh persoalan sepele seperti kecemburuan di kalangan muda-mudi atau perbedaan pendapat yang meruncing ke perkelahian antarwarga.
Desa Ketara, Kecamatan Pujut, merupakan salah satu wilayah konflik antarkampung yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.
Kasus terakhir, 23 Mei lalu, yang menelan korban luka-luka karena kelompok masyarakat dari bagian utara dan selatan Desa Ketara yakni Dusun Lebak dan Dusun Rurung Daya saling menyerang dengan senjata tajam.
Warga dua dusun bertetangga yang berseteru membawa senjata tajam seperti tombak dan pedang dan panah. Perempuan dan anak-anak juga ikut dalam kerumunan.
Polisi yang sempat berada di tengah massa terpaksa menyingkir dan dalam insiden perang antarkampung itu belasan warga terluka, beberapa di antaranya terpaksa dilarikan ke puskemas terdekat.
Sementara konflik vertikal yang terjadi di NTB selama tahun 2009, tercatat sebanyak 80 kasus, diantaranya aksi massa dan aksi-aksi lainnya yang bersifat menentang kebijakan pemerintah.
"Kami sangat berharap berbagai konflik baik horisontal maupun vertikal di wilayah tertentu di NTB itu dapat dituntaskan melalui pedoman baku sesuai kondisi daerah setempat, yang sedang dalam proses perampungan," ujar Ridwan.(*)
