Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Kementerian BUMN mendapat tugas untuk membantu kelancaran tugas tim negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam penetapan tarif resiprokal.
Ia mengatakan menyerahkan sepenuhnya hasil negosiasi tersebut pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengaku saat ini belum mendapat informasi detail terkait dengan tarif 32 persen yang dikenakan pada seluruh produk Indonesia.
"Saya tidak masuk ke tim resmi negosiasi, tapi kita supporting system kepada tim negosiasi dari BUMN," ujar Erick di Jakarta, Selasa.
Dalam rapat negosiasi, BUMN ditugaskan untuk menjaga swasembada energi, investasi di luar negeri melalui Danantara Indonesia dan pengadaan pesawat yang bisa dilakukan dengan Amerika Serikat.
Baca juga: Sri Mulyani sebut deregulasi jadi kunci percepatan investasi Indonesia
Tim negosiasi dari BUMN terdiri dari PT Pertamina (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). Menurut Erick, kedua BUMN tersebut bertugas untuk menjaga transaksi Misalnya, Pertamina untuk pembelian minyak mentah dari Amerika Serikat, sedangkan Garuda Indonesia untuk terlibat dalam pembelian pesawat Boeing.
"Dia supporting system untuk menjaga transaksi, nggak hanya dari BUMN, dari private sector kan banyak. Ada dari Indofood, terus ada dari asosiasi segala. Itu bagian dari pemerintah," katanya.
Baca juga: Wamen BUMN mendukung program KUR perumahan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara soal langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memastikan akan tetap mengenakan tarif 32 persen untuk seluruh produk asal Indonesia per 1 Agustus 2025.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan merespons kebijakan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian. Ia juga mengatakan bahwa Tim Negosiasi RI bakal tiba di AS pada Selasa ini, untuk melanjutkan proses perundingan dengan perwakilan Pemerintah AS.
"Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja. Nanti saja hari Selasa akan kita respons,” ujar Sri Mulyani saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (8/7).
