Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan hukum sebagai bentuk pencegahan dini tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek strategis nasional yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) di Provinsi NTB.
Kepala Kejati NTB, Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya siap mendampingi PLN dalam pelaksanaan proyek strategis nasional infrastruktur ketenagalistrikan.
"Kejaksaan memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan hukum, terutama untuk meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan. Sinergi dengan PLN ini diharapkan dapat menjaga integritas dan kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan," katanya.
Sebagai bentuk komitmen kedua belah pihak, Kejati NTB dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, serta PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara sudah mengadakan focus group discussion (FGD) pada 3 Septmber 2025.
Baca juga: PLN UIP Nusra dan Kejati NTT bersinergi kawal PSN Ketenagalistrikan
FGD tersebut membahas tiga fokus utama peran Kejati dalam mendukung proyek strategis PLN, yaitu penguatan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini, pencegahan hambatan, serta pengamanan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Selain itu, optimalisasi peran bidang pidana khusus melalui fungsi pencegahan potensi terjadinya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Pembahasan lainnya adalah penguatan sinergitas melalui kerja sama dan pendampingan hukum agar setiap proyek berjalan lancar, tepat waktu, tepat mutu, serta meminimalkan risiko hukum maupun potensi tindak pidana korupsi.
Baca juga: PLN targetkan 100 persen operasional pakai molis pada 2024
General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyampaikan bahwa forum bersama Kejati NTB tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga negara.
"Kami menyadari bahwa keberhasilan PLN dalam menyelesaikan proyek strategis tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga kepastian hukum. Melalui pendampingan Kejati, kami lebih percaya diri dalam memastikan setiap proyek berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel," ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Heny menekankan bahwa PLN memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan listrik andal dan merata di seluruh wilayah NTB.
"Dengan dukungan Kejati, kami dapat lebih fokus dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga tata kelola perusahaan yang bersih," ucapnya.
Baca juga: PLN audiensi dengan Kapolda terkait pengawalan PSN di NTT
Ia menambahkan pertemuan dengan jajaran Kejati NTB beberapa waktu lalu membahas langkah-langkah preventif dan deteksi dini terhadap potensi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan dalam pembangunan proyek strategis PLN.
Diskusi interaktif dilakukan untuk menyamakan pemahaman hukum pada setiap proses bisnis perusahaan.
Melalui kegiatan tersebut, kata Sri Heny, pihaknya berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan Kejati NTB demi menjaga integritas, mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, serta menghadirkan energi bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Baca juga: PLN merampungkan 27 proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
