Lombok Timur (ANTARA) - Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Lombok Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada tahun 2024 berada di angka 14,51%, menurun sekitar 0,98 poin persentase atau setara dengan 11 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya.
Meski begitu, kondisi kemiskinan ekstrem masih cukup mengkhawatirkan, dengan jumlah mencapai 3,2% atau sekitar 15 ribu kepala keluarga (±46 ribu jiwa). Situasi ini menjadi alarm serius bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Lombok Timur membutuhkan langkah yang lebih cepat, tepat, dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi pendukung.
Dalam konteks inilah, peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kembali menjadi sorotan. PKK bukan sekadar organisasi perempuan yang berkegiatan seremonial, melainkan lembaga dengan struktur rapi dari kabupaten hingga desa, memiliki jaringan kader di tingkat akar rumput, serta program 10 pokok PKK yang menyentuh langsung jantung persoalan kemiskinan: kesehatan, gizi, pendidikan, ekonomi keluarga, hingga lingkungan hidup. Pertanyaannya, sejauh mana kontribusi PKK Lotim dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem, dan apa saja yang masih menjadi kendala?
Apa yang Sudah Berhasil
1. PKK terbukti efektif dalam pembinaan keluarga sehat dan gizi masyarakat. Melalui posyandu, penyuluhan gizi, dan program keluarga sehat, PKK membantu mengurangi beban pengeluaran kesehatan bagi keluarga miskin. Meski kontribusinya tidak selalu tampak dalam angka statistik makro, program semacam ini menekan kerentanan keluarga miskin terhadap “jatuh lebih miskin” akibat biaya kesehatan yang tak terduga.
2. PKK berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Di berbagai desa, kader PKK ikut mendampingi pembentukan kelompok UMKM, melatih keterampilan rumah tangga, serta membuka peluang usaha kecil berbasis lokal, seperti olahan pangan atau kerajinan. Program ini berjalan paralel dengan kebijakan daerah yang mengucurkan dana miliaran rupiah untuk penguatan UMKM pada 2025. Peran PKK di sini adalah memastikan bahwa bantuan modal dan pelatihan benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
3. PKK menjadi jembatan informasi sekaligus penggerak komunitas. Jejaring kader hingga tingkat dasawisma memudahkan verifikasi calon penerima bantuan, memperlancar sosialisasi program pemerintah, dan memobilisasi partisipasi masyarakat. Dalam situasi di mana data penerima bantuan kerap dipertanyakan, peran verifikasi berbasis komunitas yang dijalankan PKK sangat penting.
Hambatan yang Masih Dihadapi
Meski punya potensi besar, PKK Lotim masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti:
1. Keterbatasan pendanaan. Meski pemerintah daerah menyalurkan bantuan besar untuk UMKM, dana khusus yang diarahkan langsung ke program PKK relatif terbatas. Banyak kegiatan PKK di tingkat desa masih mengandalkan swadaya atau dukungan insidental. Tanpa pendanaan operasional yang stabil dan berkelanjutan, program pembinaan yang bersifat jangka panjang sulit berjalan.
2. Kapasitas kader yang masih bervariasi. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan PKK ada pada jumlah kadernya yang luas. Namun, kualitas kader masih perlu diperkuat. Banyak kader bekerja sukarela dengan pelatihan terbatas. Padahal, pendampingan keluarga miskin membutuhkan keahlian dalam literasi keuangan, manajemen usaha, hingga pemetaan sosial. Tanpa peningkatan kapasitas yang sistematis, dampak program akan sporadis dan tidak konsisten.
3. Koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum optimal. Penanggulangan kemiskinan ekstrem memerlukan kerja lintas sektor: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi/UMKM, Bappeda, hingga Baznas. Sayangnya, sinergi ini belum sepenuhnya berjalan mulus. PKK sering kali bergerak sendiri, sementara OPD punya program masing-masing. Akibatnya, ada potensi tumpang tindih program atau justru kekosongan intervensi di kelompok tertentu.
4. Kelemahan dalam sistem data. Data kemiskinan ekstrem seharusnya detail, mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti. BPS memang menyediakan data kemiskinan, tetapi pemutakhiran di level desa belum sepenuhnya terintegrasi dengan basis data PKK. Tanpa data yang akurat dan granular, PKK kesulitan mengarahkan intervensi tepat sasaran.
Potensi yang Bisa Ditingkatkan
Melihat potret di atas, ada sejumlah potensi PKK Lotim yang dapat dioptimalkan, seperti:
1. Jaringan kader yang menyebar hingga ke dasawisma adalah aset yang tidak dimiliki lembaga lain. Jaringan ini bisa dijadikan tulang punggung sistem pemutakhiran data kemiskinan berbasis desa.
2. Kedekatan PKK dengan keluarga memberi mereka posisi unik untuk mengidentifikasi masalah sebelum membesar, misalnya gizi buruk atau putus sekolah.
3. PKK bisa menjadi mitra strategis dalam memastikan bantuan pemerintah, baik berupa modal usaha, bantuan sosial, maupun layanan kesehatan yang benar-benar diterima oleh kelompok sasaran.
Rekomendasi untuk Aksi Nyata
Untuk menjadikan PKK sebagai motor percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Lotim, ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan, yaitu:
1. Pendanaan terarah. Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan dana khusus untuk program pemberdayaan PKK bukan hanya untuk kegiatan seremonial. Dana ini bisa berbentuk modal bergulir kelompok, pelatihan usaha, atau penguatan posyandu.
2. Peningkatan kapasitas kader. Diperlukan program pelatihan berjenjang dengan modul yang jelas, mulai dari pendampingan usaha, literasi keuangan, hingga advokasi sosial. Kerja sama dengan perguruan tinggi lokal bisa menjadi opsi untuk menyediakan pelatihan yang terstandar.
3. Integrasi data desa-kabupaten. PKK bisa dijadikan entry point dalam pemutakhiran data rumah tangga miskin. Dengan aplikasi sederhana di tingkat desa, data yang dikumpulkan PKK dapat langsung terhubung dengan OPD terkait.
4. Sinergi lintas lembaga. Harus ada mekanisme koordinasi formal antara PKK, OPD, Baznas, hingga pihak swasta. Dengan perjanjian kerja sama yang jelas, setiap lembaga tahu perannya, sumber pendanaan teridentifikasi, dan indikator keberhasilan bisa diukur bersama.
5. Evaluasi berbasis hasil. Evaluasi tidak boleh berhenti pada jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi harus menilai perubahan nyata pada keluarga miskin: apakah pendapatannya naik? apakah anak-anak tetap sekolah? dan apakah gizi keluarga membaik?
Penutup
PKK Lotim punya modal sosial yang besar untuk membantu menurunkan kemiskinan ekstrem. Jaringannya luas, programnya menyentuh langsung kebutuhan dasar keluarga, dan kedekatannya dengan masyarakat membuatnya dipercaya. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan dana, kapasitas kader, lemahnya koordinasi, dan persoalan data.
Jika hambatan-hambatan itu bisa diatasi, PKK Lotim dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan sinergi yang nyata, pendanaan yang terarah, dan data yang akurat, PKK bisa bertransformasi dari sekadar organisasi pendamping menjadi pilar utama pemberdayaan keluarga miskin di Lombok Timur.
*) Penulis adalah Kaprodi KPI IAIH Pancor
