Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai penolakan atlet Israel oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merupakan posisi berprinsip yang mengedepankan martabat negara, solidaritas kemanusiaan, dan konsistensi diplomasi Indonesia, sehingga bukan reaksi populis.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh mengaburkan sikap politik luar negeri yang sejak awal berpihak pada kemerdekaan Palestina.
"Selama Israel belum mengakui Palestina, kita tidak punya dasar moral maupun diplomatik untuk bersikap seolah normal,” ujar Idrus dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Maka dari itu, dirinya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penolakan kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta. Ia menegaskan memberi ruang bagi atlet Israel di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza dapat ditafsirkan sebagai pelemahan posisi Indonesia di mata dunia.
Oleh karenanya, Idrus mengingatkan Indonesia harus teguh menjaga komitmen luar negeri bahwa pengakuan terhadap Israel hanya akan menyusul bila mereka mengakui negara Palestina.
Dia juga menekankan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga serta penyelenggara kejuaraan mempertimbangkan dampak strategis dari kebijakan tersebut, baik dari sisi diplomasi, reaksi publik, maupun potensi sanksi dari federasi olahraga internasional.
“Ini bukan sekadar teknis olahraga. Ini menyangkut moral dan politik luar negeri,” tuturnya.
Idrus berpendapat penolakan terhadap delegasi Israel bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam beberapa kejuaraan internasional sebelumnya, Indonesia juga menolak kehadiran tim Israel dengan alasan tidak memiliki hubungan diplomatik.
Dengan demikian, langkah penolakan kali ini dinilai mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus menjadi pengingat bahwa diplomasi bangsa ini tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan konstitusi.
Baca juga: Sidang praperadilan anggota DPRD NTB Efan Limantika hadirkan ahli hukum Unram
“Ini bukan tindakan intimidatif, tapi bentuk konsistensi. Kita harus menjaga integritas bangsa di tengah tekanan global,” ungkap Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BK PRMI) itu.
Sikap tegas Pramono sebelumnya telah memicu perbincangan publik. Ia meminta agar visa bagi atlet Israel tidak dikeluarkan.
“Kalau saya, yang paling penting visanya nggak usah dikeluarkan saja, supaya nggak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini,” ujar Pramono beberapa waktu lalu.
Pramono menilai kehadiran atlet Israel di tengah tragedi Gaza dapat memicu reaksi emosional masyarakat lantaran memori perilaku Israel masih melekat pada semua pihak.
Gubernur DKI itu pun menyebut pernyataan Presiden Ri Prabowo Subianto dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dasar politik luar negeri yang jelas.
“Pidato Pak Presiden sudah clear. Jadi nggak perlu diterjemahkan lagi,” tuturnya.
Baca juga: Golkar menilai "reshuffle" menteri respons terhadap aspirasi rakyat
Sebelumnya, Presiden menyampaikan Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui kemerdekaan Palestina.
"Kami siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui Palestina secara sah,” ujar Prabowo dalam wawancara dengan Reuters di Paris, Mei 2025.
Pernyataan itu, yang ditegaskan kembali dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, menunjukkan keseimbangan diplomasi Indonesia, yakni mendukung perdamaian dua negara tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Golkar nilai penolakan atlet Israel kedepankan martabat negara
