Mataram (ANTARA) - Anggota Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mengatakan bahwa dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina tidak boleh berhenti, meskipun menghadapi hambatan dari negara lain.
Hambatan yang dimaksud Rofi adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sangat pro-Israel.
"Hambatan terbesar dalam memperjuangkan isu palestina di PBB selalu datang dari Amerika Serikat. Ironisnya ujian kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan PBB bersamaan dengan kebijakan Donald Trump yang sangat aktif membela Israel," kata Rofi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Rofi menanggapi sejumlah inisiatif pemerintah RI untuk memanfaatkan keanggotaan Indonesia di DK PBB periode 2019-2020 serta masa jabatan Indonesia sebagai presiden DK PBB pada Mei 2019 untuk mendorong pembahasan masalah Palestina yang ternyata menghadapi sejumlah kendala.
Terakhir pertemuan informal "Arria Formula" juga terbantahkan oleh AS, padahal 14 yang lain sudah setuju. Menurut Rofi, perlu ada usaha yang lebih keras dalam menggalang dukungan internasional.
"Peran Indonesia yang selama ini cukup moderat menyelesaikan konflik di PBB tidak banyak berlaku dalam kepentingan Palestina. Puluhan resolusi yang kita dukung terkait Palestina terhempas, karena struktur PBB yang masih menerapkan dominasi negara kuat," kata Rofi.
Meskipun Indonesia merupakan Presiden Delegasi DK PBB sepanjang bulan Mei 2019, namun tidak memiliki kekuatan yang sebanding apabila berhadapan dengan negara-negara besar terutama AS.
"Gagasan untuk melakukan format ulang dan restrukturisasi negara anggota DK PBB sebenarnya pernah disuarakan oleh beberapa negara, namun belum mendapatkan respon yang positif," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Menurut Rofi, selama struktur DK PBB masih mengenal privilege dan hak veto bagi negara-negara besar, maka DK PBB akan sulit mengambil sikap terhadap kepentingan anggotanya secara luas.
Namun, kembali lagi ia menegaskan bahwa berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah Indonesia tentu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56