PEMERINTAH DITUNTUT PERBANYAK RUMAH SAKIT BERFASILITAS VENTILATOR

id

     Mataram, 27/1 (ANTARA) - Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk mempersiapkan rumah sakit yang memiliki fasilitas ventilator (alat bantu napas) agar tidak kebingungan ketika terjadi lonjakan pasien saat pandemi influenza.

     Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Komisi Nasional (Komnas) Flu Burung dan Pendemi Influenza (FBPI), Dr Bayu Krisnamurthi, mengemukakan hal itu dalam Lokakarya Nasional Simulasi Respon Pandemi Influenza, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.

     Lokakarya itu dihadiri 55 orang peserta dari tiga provinsi yakni Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

     FBPI sudah menjadwalkan Lokakarya Nasional Simulasi Respon Pandemi Influenza di 10 kota yang mencakup 14 provinsi, namun untuk sembilan kota yang mencakup 11 provinsi lainnya di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua, menyusul.

     "Kita tidak akan pernah tahu waktu pandemi influenza global, sehingga perlu ditempuh kesiapsiagaan, salah satunya adalah mempersiapkan rumah sakit yang memiliki banyak ventilator," ujarnya.  

     Ia mengatakan, sementara ini Indonesia baru memiliki 100 unit rumah sakit rujukan yang didukung fasilitas ventilator namun dalam jumlah yang relatif terbatas.

     Indonesia pun telah menetapkan 200 ribu titik pengawasan penularan influenza jika pandemi global terjadi di masa mendatang.

     "Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah harus meningkatkan koordinasi dalam merumuskan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza global itu, salah satunyanya adalah komitmen untuk menyiapkan rumah sakit berventilator itu," ujarnya.

     Menurut dia, pandemi influenza berdampak luas karena pada umumnya mediator penyebarannya melalui sarana transportasi (sekitar 80 persen), melalui unggas liar hanya 10 persen dan 10 persen lainnya tidak diketahui mediatornya.

     Karena itu, peserta lokakarya nasional simulasi dan respon pandemi influenza dituntut untuk dapat merumuskan program kesiapsiagaan itu serealistis mungkin sesuai kondisi daerah.

     "Virus influenza memang mematikan namun gampang mati, sehingga penanganannya pun harus terpadu dan terintegrasi antara pusat dan daerah," ujar Bayu.

     Ia menambahkan, untuk kelancaran proses kesiapsiagaan pandemi influenza itu Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar dalam APBN 2009.

     Dana lainnya bersumber dari bantuan Uni Eropa yang penyalurannya melalui Bank Dunia, dukungan dana Unicef dan Canadian International Development Agency (Badan Bantuan Pemerintah Kanada untuk Pembangunan Internasional) yang totalnya juga mencapai Rp20 miliar. (*)