PERAJIN NTB SEGERA LUNCURKAN BATIK KHAS "SASAMBO"

   
          Mataram, 31/3 (ANTARA) - Perajin batik di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) segera meluncurkan batik "Sasambo" (Sasak, Samawa dan Mbojo) sebagai produk kerajinan khas daerah itu.

         "Sesuai rencana, peluncuran batik 'Sasambo' itu dijadwalkan 17 April mendatang di Pulau Sumbawa dan Pemprov NTB akan memfasilitasinya," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB Hery Erpan Rayes di Mataram, Rabu.

         Ia mengatakan, peluncuran batik khas "Sasambo" akan digelar di Pulau Sumbawa karena para perajin batik di daerah semakin banyak dan menyebar di berbagai lokasi.

         Sejumlah perajin batik di Pulau Sumbawa dan Lombok telah diikutkan dalam kegiatan magang pada industri batik di Provinsi Jawa Tengah.

         Dengan diluncurkannya batik khas "Sasambo" diharapkan para perajin batik di daerah itu semakin termotivasi untuk memproduksi lebih banyak lagi dan peningkatan kesejahteraan keluarga semakin nyata.

         Selain itu, akan memotivasi perajin batik untuk lebih kreatif menjadikan batik sebagai busana modis namun berwibawa bagi pemakainya, dan akan semakin meyakinkan dunia internasional bahwa batik berasal dari Indonesia.

         "Peluncuran batik khas NTB itu juga dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa upaya melestarikan kekayaan budaya harus terus digalakkan oleh semua pihak," ujarnya.

         Dari aspek pengguna batik khas "Sasambo" itu, menurut Rayes, tidak menjadi persoalan karena di kalangan pemerintah sudah diwajibkan menggunakan batik pada hari kerja tertentu.

         Pemprov NTB, misalnya, telah memberlakukan kewajiban memakai batik setiap hari Kamis yang telah dimulai sejak 1 Januari 2010, yang didukung Surat Edaran Gubernur NTB.

         Upaya mewajibkan pemakaian batik setiap Kamis itu merupakan tindak lanjut dari pengumuman UNESCO bahwa batik sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia atau produk asli Indonesia, 2 Oktober lalu.

         Keputusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan itu harus ditindaklanjuti berbagai kalangan, terutama aparatur pemerintah di pusat maupun daerah, katanya.(*)