New Delhi/Mumbai (ANTARA) - Lebih 1.500 pengunjuk rasa telah ditangkap di seluruh India dalam 10 hari belakangan ini, kata sejumlah pejabat, sementara polisi berusaha memadamkan berbagai protes yang kadangkala berubah ricuh menentang undang-undang kewarganegaraan yang dikatakan para pengkritik merusak konstitusi sekuler negara itu.
Sebanyak 4.000 orang telah ditahan dan kemudian dibebaskan, kata para pejabat itu.
Mereka yang ditangkap dan ditahan gara-gara terlibat dalam aksi kekerasan dalam demonstrasi, kata dua pejabat senior federal yang mengawasi keamanan internal di India. Mereka meminta jati dirinya tak disebutkan.
Sedikitnya 19 orang tewas dalam berbagai bentrokan antara polisi dan pemrotes sejak parlemen mengesahkan UU itu pada 11 Desember. Para pengkritik mengatakan UU tersebut mendiskriminasi umat Islam dan mengancam etos sekuler India karena UU membuat agama kriteria bagi kewarganegaraan.
UU itu bertujuan memberikan kewarganegaraan bagi minoritas Hindu, Budha, Kristen, Sikh, kepercayaan Jain dan Parsi dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang mayoritas berpenduduk Muslim, yang menderita persekusi di sana. Pelamar hendaknya memasuki India pada atau sebelum 31 Desember 2014.
Ratusan pengunjuk rasa dan polisi menderita luka-luka dalam beragam protes, aksi penentangan paling kuat terhadap pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi sejak ia pertama kali terpilih tahun 2014.
Modi bertemu dewan menteri pada Sabtu untuk membahas langkah-langkah keamanan terkait protes-protes tersebut, kata sumber-sumber pemerintah.
Demonstrasi berlanjut pada Sabtu kendati sudah diberlakukan jam malam dan langkah-langkah tegas yang bertujuan memadamkan aksi-aksi unjuk rasa.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
India merayakan Tahun Baru dengan aksi protes UU kewarganegaraan
Rabu, 1 Januari 2020 13:38
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21