Mataram, (Antara) - Kementerian Sosial memberikan bantuan sebesar Rp1,2 miliar kepada Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) sebanyak 90 unit.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrnas) Kota Mataram H Ahsanul Khalik di Mataram, Sabtu, mengatakan, program RSRTLH itu dipusatkan pada dua kelurahan, yakni Kelurahan Pagutan Timur dan Kelurahan Pagutan.
Khalik yang ditemui usai mengikuti kegiatan bakti sosial Korpri sekaligus pemantauan lokasi program RSRTLH mengatakan, dari dana sebesar Rp1,2 miliar itu setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) mendapatkan bantuan sebesar Rp10 juta.
Bantuan itu diberikan langsung kepada RTS melalui rekening masyarakat, namun penggunaannya melalui kontrol pendamping sosial yang ada di lapangan, sehingga berbagai kebutuhan bahan bangunan dikeluarkan atas persetujuan petugas Dinsosnakertrans sampai perbaikan rumahnya rampung.
"Saat ini program tersebut sedang berjalan, ditargetkan awal Desember 2014 sudah rampung," katanya.
Menurut dia, selain untuk program RSRTLH, dana bantuan dari Kemensos tersebut juga digunakan sebesar Rp100 juta untuk pembuatan dua fasilitas dan sarana lingkungan serta penyaluran bantuan sebesar Rp200 juta untuk 10 Kelompok Usaha Bersama (KUBe) pada dua kelurahan tersebut.
Kegiatan bakti sosial Korpri dirangkai dengan penyerahan bantuan 200 paket sembako dari Korpri dan Paguyuban Tionghoa, 234 ekor itik bantuan Mushaf Mentaram dan tafsir Al Quran serta pelayanan KB dan Kesehatan gratis bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh saat memantau kegiatan program RSRTLH bersama sejumlah jajaran anggota Korpri Kota Mataram mengatakan, program ini merupakan lanjutan upaya pemerintah untuk membenahi pemukiman kumuh dan miskin di seluruh wilayah Kota Mataram.
Dia mengatakan, saat ini Kota Mataram masih dihadapkan pada berbagai masalah-masalah sosial, seperti rumah tidak layak huni kemiskinan dan lainnya.
Penanganan masalah sosial itu tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab semua pihak, untuk terus berkoordinasi dalam upaya bahu membahu menuntaskan berbagai masalah sosial, termasuk Korpri.
Wali kota mengatakan, peran Korpri yang merupakan wadah pegawai negeri sipil, saat ini harus lebih bersinergi dengan masyarakat. Salah satunya dengan peningkatan pelayanan masyarakat harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.
"Paradigma pemerintah diare sekarang adalah melayani, bukan dilayani. Oleh karenanya, diharapkan PNS senantiasa meningkatkan profesionalitas guna mendukung program-program Pemerintah bagi masyarakat," katanya.
Kemensos bantu RSRTLH di Mataram Rp1,2 Miliar
Saat ini program tersebut sedang berjalan, ditargetkan awal Desember 2014 sudah rampung
