Mataram, (ANTARA) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat tengah berupaya mewujudkan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Mataram, menjadi rintisan sekolah berstandar internasional.
"Salah satu wujud upaya kita yakni akan memberikan bantuan senilai Rp100 juta untuk peningkatan sarana-prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Imhal, di Mataram, Jumat (11/6).
Ia mengatakan dana bantuan itu akan dialokasikan melalui dana APBD tahun anggaran 2011, sedangkan untuk tahun ini belum bisa dialokasikan karena APBD perubahan segera disahkan oleh DPRD NTB.
"Kita akan perjuangkan pada APBD tahun anggaran 2011. Dikpora NTB tetap memperhatikan semua sekolah termasuk Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Mataram yang akan menjadi SMK dengan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)," katanya.
Ia mengaku pihaknya sebelumnya berencana memberikan bantuan dana untuk SPP Negeri Mataram, sebesar Rp350 juta. Namun, karena kondisi keuangan daerah yang sebagian besar tersedot untuk program-program prioritas maka disepakati sebesar Rp100 juta.
Menurut dia alokasi anggaran itu memang sudah menjadi kewajiban dari Dikpora NTB, sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Pertanian, yang pada intinya membantu SPP Negeri yang ada di daerah untuk segera dijadikan SMK RSBI.
Selain itu, bantuan yang akan diberikan itu juga sebagai bentuk dari pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"Kami juga berharap kepada masyarakat agar ikut membantu SPP Negeri Mataram, mewujudkan RSBI pada 2011. Bagaimanapun peran masyarakat sangat dibutuhkan dan itu juga bagian dari amanat UU Sisdiknas," katanya.
Menurut dia dengan masuknya SPP Negeri Mataram dalam lingkup Kementerian Pendidikan Nasional, sekaligus statusnya dirubah menjadi SMK SPP Negeri Mataram, membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan rasio perbandingan SMK 70 persen dengan SMA 30 persen di NTB.
Ia mengatakan perbanyakan SMK sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran sebagai akibat dari tingginya jumlah angkatan kerja setiap tahun.
Melalu SMK diharapkan akan tercipta lulusan yang berkualitas yakni memiliki keahlian dan kemampuan khusus yang bisa dijadikan sebagai modal untuk berwirausaha jika belum bisa terserap di dunia usaha atau dunia industri.
"SMK bisa menjadi salah satu solusi mengatasi pengangguran. Termasuk SMK yang fokus pada bidang pertanian. Di sejumlah negara maju saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja di sektor pertanian dan itu peluang bagi lulusan SMK Pertanian," kata Imhal.(*)