Lombok Timur (ANTARA) - Sebanyak 3.500 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri atas sekitar 7855 jiwa warga Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, sejak pristiwa banjir bandang terjadi tahun 2006 hingga sekarang belum menikmati aliran listrik.
Di antara wilayah Desa Belanting yang belum terpasang jaringan aliran listrik, yakni Dusun Belanting, Menanga Reak, Pedamakan, dan Sandongan, sedangkan warga sudah lama menanti, akan tetapi belum juga terwujud.
"Kalaupun ada hanya 11 buah fasilitas umum saja yang mendapatkan aliran listrik tersebut seperti masjid, musolla, sekolah, dan Puskesmas saja," tegas Kepala Desa Belanting, Sahrudin di hadapan Bupati Lotim saat melakukan safari Ramadhan di Masjid Al Hidayah Desa Belanting, Sabtu malam.
Ia mengatakan warga sudah lama berada dalam kegelapan, sehingga diminta ada upaya kongkrit dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memperjuankan nasip masyarakat akan kebutuhan listrik, terlebih lagi pada saat datangnya bulan suci Ramadhan seperti ini.
Sementara aliran listrik yang ada saat ini, diambilkan dari wilayah Lombok Barat, setelah kita melakukan koordinasi dengan PLN, sehingga baru bisa dipasangan dengan jumlah yang sangat terbatas.
Meskipun di Desa Belanting ini, dari pihak Dinas ESDM, Perindustrian dan perdagangan Lotim telah memberikan bantuan sebanyak 220 unit mesin pembangkit tenaga surya, semuanya sudah kita serahkan kepada masyarakat.
Akan tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pihaknya kembali bersurat kepada Dinas ESDM untuk memberikan bantuan lagi, terutama masalah travo yang masih belum terpasang.
" Walaupun sudah ada dua trovo yang terpasang, akan tetapi kondisinya rusak, sehingga sangat menganggu sekali," ujar Kades Belanting yang diiyakan Camat Sambelia, M.Takdir.
Sementara Bupati Lombok Timur, H.Sukiman Azmy menjawab pertanyaan warga meminta kepada warga Belanting pada khususnya dan Kecamatan Sambelia pada umumnya untuk lebih bersabar lagi, karena pihak PLN sedang melakukan pemasangan jaringan dan penambahan daya di PLTD Paok Motong.
Karena selama ini daya yang masuk ke rumah-rumah warga di seluruh Kabupaten Lotim di pasok dari Ampenan, sehingga tentunya PLN memiliki keterbatasan daya, maka inilah yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kebutuhan daya listrik untuk warga Lotim.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh masyarakat Lotim sudah bisa menikmati listrik," ujar Bupati seraya mengatakan kita sedang mengusahakan agar eks KLP secapatnya bergabung dengan PLN, sehingga tidak ada lagi langgaran Pemkab.
Ia juga menambahkan untuk sementara dalam menentukan jumlah pembayarannya perKWh-nya dilakukan sistim multiguna bagi warga eks KLP Sinar Rinjani Aikmel dengan harga Rp.900 perKwh-nya, masih jauh lebih tinggi ketimbang pelanggan PLN hanya dibebankan Rp.590 perKwh-nya.
Akan tetapi dengan masuknya PLN di wilayah eks KLP tentu nantinya pembayarannya, akan sama dengan pelanggan PLN kalau sudah jelas statusnya dengan PLN.
" Yang jelas sudah ada bantuan daya untuk PLN, dengan penambahah 10 Mega di PLTD Paok Motong yang nantinya akan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di Lotim," tutur Bupati. (*)