Mataram (ANTARA) - Pengelola Panti Jompo Tresna Werdha Mataram Nusa Tenggara Barat mengharapkan adanya tambahan anggaran untuk menunjang kegiatan operasional.
"Sudah berapa tahun anggaran tidak ada perubahan. Kami harap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan anggota DPRD mau memaklumi kondisi panti," kata Kepala Panti Panti Jompo Tresna Werdha Mataram Mohammad Ramli, di Mataram, Rabu.
Ia mengaku, dengan terbatasnya anggaran untuk operasional, menyebabkan kapasitas panti yang jumlahnya mencapai 100 orang hanya terisi 90 orang lanjut usia.
Padahal, kata dia, masyarakat kurang mampu banyak yang mau menitipkan keluarganya yang sudah berusia lanjut di panti. Namun karena kondisi anggaran terbatas. permintaan terpaksa ditolak.
"Banyak yang mau menitipkan keluarganya yang sudah lanjut usia di sini, tetapi anggaran APBD hanya untuk 90 orang. Kalau kami memaksa menerima hingga mencapai kapasitas, dari mana kami mencari uang untuk keperluan makan dan kebutuhannya sehari-hari," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya menerapkan sistem "keluar masuk" yaitu penghuni yang ingin kembali ke lingkungan keluarganya dan berniat tidak kembali lagi, bisa digantikan oleh warga lanjut usia lainnya yang perlu mendapatkan perawatan.
Selain itu, pihaknya juga akan menawarkan kepada keluarga para penghuni panti yang dianggap sudah memiliki kehidupan mapan agar mau merawat orang tua mereka di rumah.
Upaya itu, kata Ramli, terlebih dulu dilakukan dengan cara mengunjungi keluarga para penghuni sekaligus melakukan survei kondisi ekonomi mereka.
"Rencananya kami akan survei ke alamat asal para penghuni habis lebaran nanti. Siapa tahu ada perubahan kondisi ekonomi keluarga mereka. Mungkin ada yang berhasil menjadi TKI atau jadi seorang pengusaha," katanya.
Meski demikian, kata dia, pihaknya tidak akan memaksakan apabila penghuni panti tidak ingin kembali ke kampung halamannya atau keluarganya belum bersedia menerima karena alasan belum siap.(*)
