BTNGR siaga kebakaran hutan dan lahan di Gunung Rinjani

Mataram (ANTARA) - Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendapat instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar siaga terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.

"Siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut merupakan instruksi dari Menteri LHK, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)," kata Kepala BTNGR, Dedy Asriady, di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan kebakaran hutan/lahan hampir setiap tahun terjadi di Indonesia, termasuk di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, di Pulau Lombok, yang  biasanya terjadi saat musim kemarau yang ekstrem.

Pada 2019, kata Dedy, luas kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang terbakar mencapai 5.578 hektare. Kawasan yang terbakar menyebar di Senaru seluas 800 hektare, Anyar 200 hektare, Santong 50 hektare. Ketiga lokasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Ada juga di wilayah Kabupaten Lombok Timur, yakni Joben seluas 22 hektare, Kembang Kuning 950 hektare, Aikmel 476 hektare, dan di Sembalun seluas 3.080 hektare.

"Tahun ini, diperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus mendatang. Dan BTNGR telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan," ujarnya.

Ia menyebutkan upaya yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Seluruh tim diminta untuk kompak dan solid.

Selain itu, memberikan pembinaan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memperkuat kesiapan dalam mengantisipasi dan pengendalian karhutla di kawasan TNGR.

Petugas BTNGR, lanjut Dedy, juga melakukan patroli pencegahan karhutla. Kegiatan bersama MPA tersebut diprioritaskan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi karhutla untuk mengurangi potensi terjadinya kebakaran oleh faktor manusia.

Pihaknya juga melakukan pemantauan titik panas melalui satelit pada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui sebaran titik panas pada skala provinsi dan nasional.

"Kami juga menjalin kerja sama dengan TNI-Polri untuk mempermudah proses penanganan karhutla di lapangan," katanya.