Mataram (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Rosmaya Hadi, membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia secara virtual (online), yang disaksikan juga oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah, bersama Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani, di Mataram, Rabu.
Pembukaan kegiatan tahunan secara virtual tersebut sehubungan dengan suasana pandemi COVID-19.
Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB bertindak sebagai tuan rumah (host) FESyar Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2020, yang meliputi wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Adapun kegiatan FESyar KTI 2020 dilaksanakan sejak 18-28 Agustus 2020 dengan tema "Mendorong Ekonomi Syariah sebagai Penggerak Ekonomi Regional Pasca Penerapan New Normal".
Menurut Rosmaya, penyelenggaraan FESyar KTI pada 2020 menandai era baru dengan penggunaan media virtual sebagai upaya bersama untuk menggerakkan ekonomi dan usaha syariah selama pandemi COVID-19.
Dalam era new normal, kata dia, yang menjadi tantangan adalah kecepatan adaptasi aktivitas perekonomian.
"Kita juga perlu terus mendorong penciptaan sumber pertumbuhan baru yang akan menjadi penggerak ekonomi di masa new normal. Di sinilah kami melihat semakin krusialnya peran dari ekonomi dan keuangan syariah," katanya.
Menurut dia, saat ini negara-negara di dunia terus berlomba untuk menjadi pemain utama dalam rantai nilai industri halal global. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia perlu memanfaatkan peluang sebagai global player di ekonomi dan keuangan syariah.
"Kita tidak ingin tertinggal dan kembali hanya menjadi market produk industri halal. Indonesia tercatat sebagai konsumen makanan halal terbesar, pasar busana muslim ketiga dan pariwisata halal terbesar kelima di dunia," ucap Rosmaya.
Sementara itu, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengatakan, penyelenggaraan FESyar KTI 2020 di NTB, sangat relevan dengan tema besar yang saat ini diusung oleh Pemerintah Provinsi NTB, yaitu industrialisasi.
"Hal ini mengingat industrialisasi perlu berinteraksi dengan sektor keuangan, termasuk keuangan syariah dalam rangka mengakses modal yang merupakan salah satu elemen kunci industrialisasi," katanya.
Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu juga mengungkapkan bahwa ekonomi syariah tidak bisa hanya berkutat pada sektor finansial saja, namun juga harus bisa menyentuh sektor riil terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal itu mengingat ciri ekonomi syariah itu adalah adanya sinergi antara keuangan syariah dengan industri halal, termasuk UMKM.
Untuk itu, ia berharap dengan penyelenggaraan FESyar KTI 2020 akan semakin memajukan ekonomi dan keuangan syariah, terutama aspek literasi keuangan syariah, serta pemberdayaan industri halal dan UMKM di NTB, serta Kawasan Timur Indonesia.
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Achris Sarwani menambahkan, penyelenggaraan FESyar tahun ini akan menjadi sejarah karena untuk pertama kali dilaksanakan secara virtual sehubungan dengan pandemi COVID-19.
FESyar juga merupakan rangkaian kegiatan menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) tahun 2020, yang telah dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada 7 Agustus 2020 lalu, yang puncaknya akan diselenggarakan secara virtual juga pada akhir Oktober 2020.
"Pada tahun ini, rangkaian kegiatan FESyar akan dimulai di NTB, diikuti Sumatera Barat, dan Jawa Timur," ujar Achris.
Sebagai penanggung jawab kegiatan, Achris menyampaikan bahwa kegiatan FESyar KTI 2020 meliputi sharia economic forum dan sharia fair.
Keseluruhan rangkaian acara FESyar KTI 2020 nanti akan menghadirkan sekitar 80 narasumber dan moderator sebagai pengisi acara. Selain itu, terdapat 57 booth virtual yang disediakan untuk UMKM unggulan di KTI, sebagai sarana menampilkan dan mempromosikan produk halalnya.
Di samping kegiatan pembukaan FESyar KTI 2020, pada saat bersamaan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, juga memperkenalkan uang pecahan khusus (UPK) Rp75.000 kepada masyarakat di NTB.
UPK Rp75.000 telah diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada 17 Agustus 2020. Pengeluaran dan pengedaran UPK nominal Rp75.000 tersebut merupakan wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun Kemerdekaan Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTB juga menyerahkan
kepada tujuh penerima PSBI dari Bank Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Nurul Haramain, Kabupaten Lombok Barat, Pondok Pesantren Thohir Yasin, Kabupaten Lombok Timur, dan Pondok Pesantren Al-Kahfi, Kabupaten Sumbawa,
Selain itu, Kelompok Tani Subur Metandur, Kabupaten Lombok Tengah, Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, Kelompok Mantar Berseri, dan Kelompok Mawar Pink, Kabupaten Sumbawa Barat.
Pemberian PSBI tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi pondok pesantren, pengembangan kapasitas usaha UMKM, pengembangan integrated farming, serta perbaikan infrastruktur yang dapat menunjang penguatan ekonomi UMKM, khususnya dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi syariah di NTB.
Berita Terkait
PJ Gubernur: UMK 2025 untuk 10 kabupaten/kota di NTB naik 6,5 persen
Rabu, 18 Desember 2024 17:00
KPK geledah ruang gubernur Bank Indonesia terkait korupsi CSR
Rabu, 18 Desember 2024 16:24
Pj Gubernur Hasanudin: NTB siap wujudkan Indonesia Emas 2024
Selasa, 17 Desember 2024 19:40
Peringati HUT ke-66 NTB, Wabup Dompu ucapkan selamat kepada gubernur dan bupati terpilih
Selasa, 17 Desember 2024 14:54
Gubernur Lemhannas Ace Hasan bahas tentang penguatan geopolitik dengan Menlu
Selasa, 17 Desember 2024 5:27
Kesadaran warga NTB membayar pajak kendaraan rendah
Minggu, 15 Desember 2024 23:40
Bertemu Prabowo, Gubernur NTB terpilih Iqbal siap dukung program pemerintah pusat
Minggu, 15 Desember 2024 5:25
Menag dukung Gubernur NTB terpilih Iqbal majukan ekonomi keumatan
Sabtu, 14 Desember 2024 16:13